POSKOTASUMATERA.COM - MADINA, Puluhan mahasiswa Dari Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan Mandailing Natal (KOMANDAN MADINA) menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Madina, pada hari Senin (27/3/2023).
Feri Laso selaku Kordinator Aksi menyampaikan banyaknya persoalan dilingkungan Disdik Madina dalam hal ini mulai dari perekrutan PPPK pada tahun 2022 adanya indikasi Pungutan Liar (PUNGLI) sampai program Tes IQ yang dianggarkan dari Dana BOS tahun 2023 diduga kuat menjadi ladang bisnis bagi segelintir oknum.
Sesuai hasil investigasi kami dari KOMANDAN MADINA kami menduga di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi sebuah Koorporasi kejahatan kemanusiaan, di tandai dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang kami temui di lapangan. Ujarnya.
Sementara Robi Nasution dalam orasinya berdasarkan data yang kami kantongi terdapat 412 Sekolah Dasar dan 85 Sekolah Menengah Pertama yang akan menjadi obejek kegiatan test IQ tersebut. Kemudian untuk sekolah Dasar di mulai dari kelas III-VI dan Sekolah Menengah Pertama mulai dari kelas I-III dengan taksasi belanja Rp. 125.000,-/orang. Sehingga kalau di buat suatu kalkulasi anggaran andaikata dalam perlokal ada di muat 30 orang siswa/i maka : 30/orang x 4 kelas x Rp. 125.000,- x 412 sekolah = Rp. 6.180.000.000 untuk sekoalah dasar dan 30/0rang x 3 kelas x 85 sekolah x 125.000,- = Rp. 956.250.000,- Untuk sekolah SPM, sehingga jika di totalkan keseluruhan maka ( 6.180.000.000 + 956. 250.000 = Rp. 7.136.250.000,-) atau Tujuh Milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah lah anggaran dana bos yang akan terserap hanya untuk sebuah Test IQ yang tujuan nya tidak akuntabel dan kami menduga bahwa pelaksana kegiatan tersebut juga di lakukan oleh lembaga yang tidak kredibilitas. Sehingga dalam hal ini kami khawatir dunia pendidikan kedepan akan menuju suatu kehancuran akibat kepentingan kelompok.
Dan dari hasil investigasi kami ada Ultimatum dari Oknum untuk wajib mengikuti Program tersebut. Jikalau tidak maka Dana BOS tahun 2023 tidak dicairkan. Dan ironisnya ada temuan kami bahwa dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut mengatakan untuk tidak dimasukkan dalam RKAS pada pengalokasian Dana BOS tersebut. Sehingga dengan ini semua makin kuat dugaan kita ladang bisnis bagi Mafia. Ujarnya.
Seharusnya instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan sesuai amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tapi ini akan berpotensi merusak dan menyengsarakan generasi bangsa. Tambah Robi Nasution.
Setelah aksi tersebut Kabid PTK Zulhamsyah menanggapi aksi mahasiswa " Terimakasih kepada adek-adek Mahasiswa atas atensinya insyaallah tuntutan ini akan kita sampaikan pada pimpinan" Ujarnya
Dan ditanggapi oleh Robi Nasution " Jika tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih banyak" Ucapnya.
Lalu Mahasiswa membubarkan diri dan lanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Madina.
Dan salah seorang Kejaksaan Negeri menjumpai para mahasiswa Riamor Bangun (Kasi Pidum) dan mengatakan " Terimakasih kepada mahasiswa akan kita sampaikan pada pimpinan" ujarnya.
Dilain waktu Plt. Kepala Dinas Pendidikan Madina Dollar Hafrianto, saat dikonfirmasi melalui Pesan Wathsap tak memberi tanggapan hingga berita ini diterbitkan. (PS/210)
