POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN- Diduga Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut Kongkalikong dengan Para Pengusaha pemilik Kapal Trawl . Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Diskanla Sumut di Jalan Sei Batu Gingging Medan (14/4).
Dalam Orasinya GPII Geram dan Marah terhadap Beroperasi Kapal Trawl di area di bawah 20 mil perairan Sumatera Utara. Yang mana penggunaan alat tangkap ini dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Karena mengakibatkan rusaknya ekosistem laut dan Sangat menggangu Nelayan Tradisional.
GPII Juga Menduga Bahwa Kapal Pukat Trawl yang bebas beroperasi ini tidak Mengantongi Perizinan dan diduga Melakukan Manipulasi Surat Perizinan .
Kita Negara Hukum, Dengan Banyaknya Personel Aparatur Hukum yang Kuat, Tapi Mengapa masih saja ada pelanggar hukum yang dilakukan oleh segelintir Orang untuk keperluan pribadinya dengan merugikan Alam kita, merugikan rakyat kecil. Seolah-olah Aparat Penegak Hukum gak Ditakuti atau bahkan diduga telah dilobby. Sehingga APH jadi Pura-pura tidak tahu.
Miris Sekali, Kapal- kapal terlarang itu bebas berkeliaran, dengan Meraup keuntungan yang besar dengan menggunakan alat tangkap yang sudah jelas dilarang Undang-undang . Pelanggar Hukum yang Merugikan Negara dan Rakyat kecil ini harus ditangkap. Ujar Bung Astrada Mulia Selaku Orator Yang Juga Ketua GPII Sumut.
GPII juga Sangat Menyayangkan mengapa Poldasu melalui POL Airud, TNI AL, Bakamla terkesan Diam dan tidak melakukan Tindakan. Hal ini menjadi Tanda Tanya Bagi GPII Sumut, ada Apa ini.
Akhirnya Massa GPII di terima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, melalui Kabid Tangkap. Bahwa terkait informasi yang disampaikan oleh GPII, Diskanla berjanji tanggal 27 April 2023 akan diadakan rapat dan diskusi dari semua kalangan untuk membahas tentang tuntutan aksi tersebut.
Terkait Jawaban Kabid Tangkap Diskanla Sumut tersebut, Ketua Korps Mahasiswa Sumut M. Ihsan menangapi pesimis. Ihsan menilai pernyataan Diskanla Sumut terkesan sangat Normatif saja, maka kita minta beliau itu untuk kasih kepastian. Kita tau bahwa Masalah ini secara umum Tanggungjawab semua Pihak, baik Pemprovsu, Poldasu, Pangdam I/BB. Namun secara Pribadi, ibu kabid tangkap hendaknya punya rasa tanggung jawab moral mengingat tugasnya guna menjaga kelestarian Alam laut dengan Mengawasi beroperasi Pukat Trawl tersebut. Karena rusaknya Ekosistem laut ini akan berdampak ke regenerasi anak cucu kedepan. Terang Ihsan.
Iskandar Mubin Dongoran yang juga sebagai Korlap aksi mengatakan keprihatinan nya, "Bagaimana Indonesia mau maju, dan sumut bermartabat kalau masih banyak pejabat tidak punya Integritas". Ia mencontohkan Seperti PLT Ka Diskanla Pak Mulyadi simatupang yang begitu banyak memegang jabatan, sehingga diyakini tidak akan Fokus memimpin Diskanla Sumut. Menurut info yang diketahui oleh GPII bahwa Plt Diskanla ini masih menjabat di Disperindag sumut dan juga sebagai manager PSMS Medan. Akibat terlalu banyak jabatan ini, akhirnya hasil kerja tidak maksimal. Tegas Iskandar. (PS/HF)
