POSKOTASUMATERA.COM-MUARA ENIM-Ratusan
pendukung calon bupati Muara Enim masing masing paslon Nomor urut 1
Syamsul Bahri-Hanan, Nomor urut 2 Nurul Aman- Thamrin Nomor Urut 3 Shinta-Syuryadi yang
merupakan calon Bupati Muara Enim mendatangi kantor Panwaslu Muara Enim, Kamis (28/06
2018) karena tak puas hasil Pilkada dan menyampaikan aspirasi bersama.
Para pendemo memohon bertemu langsung dengan Ketua Panwaslu
Kabupaten Muara Enim Supriyatno dengan berbagai cara agar bertemu langsung
dengan massa. Akhirnya Ketua Panwaslu Muara Eni dengan pengawalan ekstra ketat
menemui masa pendukung ketiga paslon tersebut.
Koordinator pendemo, Yonis Tobber dalam orasinya menyampaikan,
demokrasi di kabupaten Muara Enim telah gagal sehingga Money politik ada dimana
mana, sehingga merugikan paslon yang mereka dukung.
“Kami minta diadakan pemilu ulang. Sekarang panwaslu harus berani mengambil sikap,”
teriak Yonis.
Tiga kuasa hukum paslon nomor urut satu, dua dan tiga pada
Pilkada Muara Enim menyampaikan dua tuntutan kepada Panwaslu Muara Enim,.
Dua tuntutan itu yakni mendiskualifikasi paslon
yang melakukan money politic dan menyelenggarakan pemungutan suara ulang.
Dihadapan ratusan masa, kuasa hukum paslon nomor urut tiga,
Firmansyah menyampaikan semua kegiatan pembagian sejumlah uang yang diduga
dilakukan salah satu sudah masuk ke indikasi money politic.
Hal ini ungkapnya, karena perbuatan tersebut dilakukan secara
masif, tersruktur dan sistematis. Apalagi
ungkapnya, sejumlah uang itu tidak hanya diberikan kepada calon pemilih, namun
juga kepada penyelenggara pemilu.
“Kami sudah menemukan bukti, bahwa bagian di Panwas kecamatan
diduga juga ikut terlibat membagikan uang,” ujar Firmansyah.
Secara normatif, lanjut Firmansyah, pihaknya telah melaporkan
kepada Panwaslu kabupaten. Untuk itu, dirinya meminta Panwaslu segera tindak
lanjuti laporan tersebut secepat mungkin. “Jadi kami minta untuk tahap pertama ini, Panwaslu segera mengambil
kesimpulan bahwa itu terbukti money politic dan Panwaslu memberikan rekomendasi
kepada KPU untuk Pilkada ulang,” tegas Firmansyah.
Kuasa hukum paslon nomor satu, Riasan Sahri mengatakan
pihaknya telah lama membuat laporan ke Panwaslu Muara Enim terkait adanya
indikasi money politic. Bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada
Muara Enim.
Dirinya menuturkan, dugaan money politic yang oleh salah satu
paslon, dilakukan secara sistematis dan ada modus operandi sendiri.
“Seperti kejadian di Desa Karang Raja, ratusan
masyarakat mendapatkan uang dari pukul 18.30 sampai jam 22.00. Hal serupa
terjadi di Desa Darmo. Modus operandinya, mereka dibuat relawan dan saksi
bayangan. Padahal tidak ada saksi bayangan, dan jumlah saksi dibatasi dua
orang,” katanya.
Bahwa tugas Panwaslu bukan hanya menunggu laporan tapi juga
mencari temuan-temuan di lapangan.
Riasan juga menyampaikan, jika pihaknya juga menemukan
penyelenggara pemilu yang memberikan suap. Padahal, lanjutnya, sesuai dengan
pasal 73 UU Pilkada, pasangan calon atau tim kampanye yang memberikan suap
kepada penyelenggara atau tim kampanye yang melakukan money politic dengan
tujuan mempengaruhi, itu dibatalkan. “Semua paslon yang sudah membuat laporan. Untuk itu, kami meminta
ketegasan Panwaslu untuk membatalkan paslon yang melakukan money politic dan
kita minta dilakukan pemilihan ulang,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum paslon nomor dua, Usman Firiansyah
mengungkap ada dua modus salah satu paslon yang diduga melakukan money politic.
Yang pertama, katanya, masyarakat diambil fotokopi KTP nya dan dijanjikan jika
paslon ini terpilih akan diberikan kemudahan dalam pelayanan publik.
“Ternyata, fotokopi KTP dan KK itu diambil lalu mereka
diberikan uang. Padahal mereka yang memberikan foto kopi KTP dan KK itu tidak
tahu mereka akan dijadikan tim,” imbuhnya.
Modus kedua yang tidak dapat dibantah oleh Panwaslu, tambah
Usman, yakni masyarakat yang tidak pernah memberikan fotokopi KTP dan KK tapi
diberi uang Rp 50 ribu per jiwa.
“Padahal mereka kan bukan tim dan bukan relawan. Perbuatan
money politic yang diduga dilakukan paslon ini dilakukan secara sistematis,
masif dan tersruktur, dari daerah hulu, tengah sampai ke hilir,” ungkap Usman.
Usman juga menyampaikan adanya salah satu bagian di Panwascam
yang mengundurkan diri karena diintervensi untuk mendukung salah satu paslon.
“Jadi sebenarnya secara hukum, Pilkada Muara Enim ini sudah
rusak oleh oknum-okum tersebut. Diduga kuat, taman-teman Panwas sudah tidak
netral lagi dan sudah jelas berpihak,” tegasnya.
Panwas, kata Usman, jangan diintervensi oleh pihak manapun.
Sebab, lanjutnya, kalau Panwas sudah tidak netral, maka Pilkada ini hanya
melegalitas pemimpin yang koruptor. “Ada
dua tuntutan kami, gugurkan paslon nomor urut empat dan lakukan Pilkada ulang,”
tukas Usman. (PS/EDWARD)
