POSKOTASUMATERA.COM - Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi mengapresiasi dan
mendukung rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut)
untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di
Kawasan Danau Toba Senin (2/7/2018).(foto: Ist/MM)
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi
langkah yang diambil DPRD Sumut untuk mengantisipasi kejadian serupa, tragedi
KM Sinar Bangun, tidak terulang di masa depan. Sepanjang ketersediaan dana dan
regulasinya memungkinkan, saya pikir ini suatu hal yang prioritas juga untuk
kita masukkan ke dalam pembahasan APBD murni 2019,” ujar Sabrina saat
menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula DPRD Sumut, Senin (2/7/2018).
Sabrina mengatakan bahwa hasil dari
pansus nantinya akan sangat mendukung keperluan ekonomi dan pariwisata. Hal ini
karena masalah pelayaran adalah urat nadi pergerakan manusia dan barang. Jika
faktor keselamatannya tidak diperhatikan, maka kepercayaan wisatawan untuk
menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata pun akan berkurang.
“Impian kita untuk menjadikan Danau Toba
sebagai Monaco of Asia harus kita barengi dengan kesiapan kita untuk mengikuti
standar-standar keamanan dan keselamatan bertaraf internasional. Kalau
pelayaran wisata kita, life jacket pun tidak tersedia, sulit kita mewujudkan
Danau Toba jadi Monaco of Asia,” katanya.
Sabrina pun berharap agar langkah ini
juga didukung oleh semua komponen, stakeholder terkait, juga termasuk
masyarakat. Bagi masyarakat, Sabrina berpesan agar tegas dalam menuntut hak
sebagai penumpang kapal, seperti meminta tiket dan life jacket.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan
Sumut Drs Muhammad Zein Siregar MSi menyampaikan bahwa saat ini Dishub Sumut,
Kemenhub dan Pemkab di Kawasan Danau Toba (KDT) telah melakukan langkah-langkah
antisipasi berupa kegiatan Ramp Check. Dimana tujuan Ramp Check ini adalah
untuk mengetahui kondisi eksisting pemenuhan aspek keselamatan dan pelayanan
kapal, serta pelabuhan di KDT.
“Tujuan lainnya dari Ramp Check ini
yakni untuk melaksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran terhadap penumpang
dan operator kapal di KDT. Untuk mencapai tujuan ini telah kita susun 8
kegiatan prioritas, termasuk diantaranya pelarangan kapal melebihi kapasitas,
mewajiban penggunaan life jacket, penggunaan dermaga resmi, kelengkapan
sertifikat kecakapan kapal, dan lainnya,” terang Zein.
Dari sektor pariwisata, Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Dr Ir Hj Hidayati MSi mengatakan bahwa
pihaknya telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) keamanan dan
kenyamanan pariwisata. Dari hasil FGD tersebut, Hidayati berharap dibuatnya
Perda yang mendukung pengadaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan
Cagar Budaya Provinsi (CBP).
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM
Nezar Djoeli ST sebagai pemimpin rapat menyampaikan bahwa RDP digelar untuk
mengkaji musibah KM Sinar Bangun. “Untuk hasil RDP, kita akan membentuk Pansus
dimana output-nya berupa Perda tentang keamanan dan keselamatan pelayaran di
KDT,” jelas Nezar.(PS/Iza)