Ikhyar Velayati : Jangan Gunakan Media Publik Untuk Curhat Pribadi

/ Minggu, 19 Agustus 2018 / 22.11.00 WIB
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap.

POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap, meminta kepada pihak-pihak yang gagal maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2019, tidak menggunakan media publik untuk curhat pribadi yang tidak jelas kebenarannya sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Masalah Capres dan Cawapres itu sudah selesai dengan telah diumumkan dan mendaftarnya 2 pasangan calon, yakni Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.


“Jadi yang harusnya menjadi fokus debat dan diskusi kita sekarang dalam kontestasi Pilpres 2019 ini adalah visi-misi dan program apa yang ditawarkan kedua pasangan calon dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan kebangsaan saat ini," kata Muhammad Ikhyar Velayati yang juga Ketua PKNU Sumut, Kamis (16/8) malam, usai memimpin rapat panitia Muzakarah Akbar dan Istiqosah Alim Ulama Sumut, di Medan, terkait pernyataan Prof Mahfud MD, yang mengaku terkena PHP sehingga gagal maju sebagai Cawapres mendampingi Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Mahfud MD memberikan pernyataan kontroversial pada Selasa (17/8/2018) di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan sebuah stasiun tv swasta nasional. Menurut Mahfud MD, Muhaimin Iskandar menyaksikan Ma'ruf Amin meminta salah satu kader NU, Robikin untuk memberikan tekanan kepada Jokowi bahwa kalau tidak memilih Ma'ruf Amin atau kader NU lainnya, maka NU tidak bertanggung jawab secara moral atas pemerintahan ini.

Pernyataan Mahfud MD ini menuai polemik dari berbagai elemen bangsa karena menyangkut nama baik organisasi keagamaan Islam terbesar NU dan kredibilitas KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua MUI.

"Kita pahami kekecewaan yang dirasakan Mahfud MD, karena sebelumnya beliau telah berharap dan sangat yakin kalau dirinyalah yang akan dipilih Jokowi sebagai Cawapresnya. Tetapi politik itu sangat dinamis dimana dapat berubah bahkan dalam hitungan detik. Nama KH Ma'ruf Amin pun juga bukan tiba-tiba muncul, tapi telah lama disebut sebagai kandidat kuat 
pendamping Jokowi. Dan akhirnya memang dipilih dan disetujui oleh semua Parpol koalisi pengusung," jelas Ikhyar yang akrab disapa Casper ini.

Disebutkan Ikhyar, usai pengumuman dan pendaftaran capres-cawapres ke KPU pada 10 Agustus lalu, tak lagi etis memunculkan gosip-gosip politik kenapa si A tidak jadi atau si B menjegal si C. Sejauh itu masih dalam tataran negoisasi politik dan tidak keluar dari koridor hukum dan etika demokrasi, maka itu sah-sah saja.

Ditegaskan Ikhyar kembali, yang menjadi fokus dan tema utama untuk menyikapi kontestasi Pilpres ini adalah apa program dan solusi yang ditawarkan kandidat capres-cawapres dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Bagaimana memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Publik ingin mendengar program dan solusi apa dari capres/cawapres berkaitan dengan keutuhan NKRI dan persoalan kebangsaan yang di ambang perpecahan. Bagaimana dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Lebih penting lagi bagaimana upaya dan program kandidat dalam meningkatkan perekonomian nasional sehingga dapat meningkat daya beli dan tarap hidup rakyat Indonesia,” ujar Ikhyar.

Menurut Ikhyar, strategi politik berbasis gosip dengan tujuan menjatuhkan lawan politik, sangatlah berbahaya bagi persatuan bangsa. “Jika politik berbasis gosip menjadi strategi utama para Timses dalam kontestasi Pilpres 2019, maka itu sama saja para elit politik sedang menyebarkan berita hoax untuk di komsumsi masyarakat. Situasi ini membahayakan, karena bisa menimbulkan gesekan di akar rumput yang membuat bangsa ini bisa terjerumus kepada perpecahan,“ terang Ikhyar.

Ikhyar memuji Presiden Jokowi yang telah memulai dan membuka ruang perdebatan program dalam Pilpres 2019. “Terlepas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Jokowi telah memulai dan membuka ruang perdebatan program dalam kontestasi Pilpres 2019. Hal ini terlihat dari pernyataan Jokowi tentang klaim keberhasilan pembangunan selama 4 tahun masa pemerintahannya. Contohnya, pembangunan dan pengembangan infrastruktur, serta klaim terjadi  penyerapan 3,4 juta tenaga kerja selama tiga tahun pemerintahannya (2017)," ujar Ikhyar.

Apa yang menjadi keberhasilan dan kegagalan program pemerintah, serta apa yang jadi program dan solusi kedepan, inilah yang harusnya jadi diskursus diskusi dan menjadi topik utama pembahasan dalam pesta demokrasi sekarang  ini. Sehingga publik bisa tercerahkan dan dapat menjadi pemilih yang cerdas dalam pencoblosan nantinya.

Karenanya Ikhyar menghimbau agar elit dan stake holder politik tidak menggunakan dan memanfaatkan media publik sebagai ajang gosip atau curhat pribadi yang justru sangat rentan menjadi berita hoax di tengah tengah masyarakat. Karena sejatinya rakyat punya hak atas berita atau penyiaran yang benar.

“Para elit dan stake holder politik harus sadar dan paham, media publik merupakan tempat rakyat untuk mendapatkan informasi. Dan rakyat punya hak yang dijamin UU untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat serta bersipat mendidik dan mencerdaskan, bukan curhat pribadi yang tidak jelas kebenarannya serta berpotensi membuat gesekan di akar rumput,” sindir Ikhyar yang juga merupakan Koordinator Forum Aktifis 98 Sumut. (PS/HASAN BASRI)
Komentar Anda

Terkini: