Mardan Sihotang : Biaya Pemeliharaan Jalan Lumban Sihombing Tidak Cukup Memperbaiki Yang Rusak

/ Sabtu, 27 Oktober 2018 / 10.36.00 WIB

Anggota Komisi III DPRD Samosir Mardan Sihotang. POSKOTA/PARDIMAN LIMBONG

POSKOTASUMATERA.COM - SAMOSIR - Anggota Komisi III DPRD Samosir Mardan Sihotang menilai bahwa Biaya Pemeliharaan Pembangunan Jalan Lumban Sihombing Kecamtan Ronggur Nihuta yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 dengan Nilai Pagu sekitar Rp. 20 Miliar tidak cukup untuk memperbaiki Kerusakan Jalan.

"Saya bersama Kadis PU - PR telah meninjau Proyek Pembagunan Jalan yang dikerjakan PT Pusaka Agung Jaya Karya. Saya menduga pengerjaan kurang layak", ujar Mardan Sihotang belum lama ini  di Pangururan.

Akan tetapi, Politisi Gerindra ini tidak merinci apa saja yang kurang layak pada Pengerjaan Jalan yang menghubungkan Ronggur Nihuta dengan Desa Tanjungan, Kecamatan Simanindo.

"Disamping Saya sebagai Politisi, Saya juga memahami Infrastruktur. Nanti Saya rinci satu persatu, rekan - rekan media kurang mengetahui, Benarkan", ucapnya.

Pemilik Sertifikat dari Asosiasi Kontruksi ini berpendapat, jangan  terlalu berlebihan jika Aspal/Hotmix itu sudah berwarna hitam. Padahal, kualitasnya belum tentu sesuai dengan harapan masyarakat banyak.

Ia mengingatkan, Pembangunan Jalan di Daerah ini harus bisa dinikmati dalam waktu yang lama. tidak sebentar saja, hanya dalam waktu beberapa bulan sudah rusak kembali.

Mardan mengatakan lagi, oleh karena Pekerjaan Jalan Lumban Sihombing Pembangunannya dilakukan dengan Hotmix, maka kualitas dan ketebalan Hotmix memang harus benar - benar ditekankan.

Mardan juga mengakui, pihak Rekanan yang mempunyai kerja pasti mencari keuntungan. Ia khawatir jika lemahnya Pengawasan maka kejadian - kejadian yang tidak diinginkan muncul, seperti pihak Rekanan akan mengabaikan Kualitas Hotmix yang akan dibangun dan itu tentu akan merugikan masyarakat banyak maupun Daerah.

"Untuk itu,  saya selaku anggota  dari Komisi III DPRD Samosir minta agar pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas PU - PR  lebih tegas dalam mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan di seluruh ruas jalan di Daerah ini", tegasnya. (PS/PARDIMAN LIMBONG)
Komentar Anda

Terkini: