Ketua Persatuan Marga Simataraja (Simarmata) Se - Samosir Pantas Alasim Simarmata Didamping Pengurusnya. POSKOTA/PARDIMAN LIMBONG
POSKOTASUMATERA.COM - SAMPSIR - Usai Paripurna Penetapan APBD Samosir TA 2019, terlihat kejadian menegangkan di meja pimpinan DPRD Samosir, Rabu (28/11/2018) Malam. Setelah Ketua DPRD Rismawati Simarmata menyampaikan kata sambutan Penutupan Rapat Paripurna Pengesahan APBD itu.
Seperti biasa, usai aparipurna langsung sesi Jabat Tangan, Ketua DPRD Rismawati Simarmata mencoba mengulurkan tanganya untuk berjabat tangan dengan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, namun Bupati Samosir menolak uluran tangan Ketua DPRD tersebut.
Sementara, Wakil Bupati Juang Sinaga menerima sapaan Jabat Tangan Ketua DPRD yang disaksikan beberapa Anggota Dewan, Pimpinan OPD dan sejumlah Awak Media.
Saat beranjak dari kursi, Bupati Rapidin menghunjuk - hunjuk Ketua DPRD Rismawati Simarmata sambil mengucapkan "Awas Kau Ya". Perlakuan Bupati itupun diutarakan Risma dihadapan Sejumlah Wartawan dan Anggota DPRD lainnya saat hendak masuk ke Mobil Dinasnya menuju pulang.
Awal penolakan acara Jabat Tangan itu, diduga karena data - data pada sambutan Ketua DPRD dengan mengutip berita salah satu media terbitan Medan, dinilai tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
Disampaikan Ketua DPRD Rismawati, jumlah warga Samosir yang miskin meningkat dan jumlah pengunjung ke Samosir menurun.
Diduga hal itulah pemicu terjadinya insiden kecil pada saat Sesi Jabat Tangan antara Ketua DPRD dan Bupati Samosir.
Menanggapi insiden Jabat Tangan itu, Ketua Persatuan Marga Simataraja (Simarmata) se - Samosir Pantas Alasim Simarmata, Kamis (29/11/2018) di Pangururan mengatakan, mendukung dan siap memberikan suport kepada Ketua DPRD Rismawati Simarmata sebagai Boru Simataraja.
"Meskipun Ketua DPRD Rismawati Simarmata adalah Putri, namun Kami sebagai Bapaknya akan memberikan dukungan penuh kepada Rismawati ketika menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua DPRD", ujar Pantas.
Pantas Simarmata meminta DPRD dan Bupati Samosir seogianya bersinergi. Manakala DPRD mengkritisi dan mengawasi jalannya Pemerintah Daerah, maka hal itu semata -nmata untuk memastikan Pembangunan Daerah berjalan dengan baik.
''Itu upaya agar rakyat memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Pemerataan Pembangunan", ujarnya.
Pantas menyayangkan bila ada komunikasi yang jelek antara Bupati dan Ketua DPRD, ini harus diakhiri, karena bisa saja akibat insiden memalukan itu membuat sejumlah Agenda Penting Daerah menjadi terhambat. (PS/PARDIMAN LIMBONG)
