LAMA: Mobil Dinas Bupati Muara Enim yang lama. POSKOTA/DOK
POSKOTASUMATERA.COM-MUARAENIM-Rencana
pembelian dua unit mobil dinas (Mobnas) Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim
jenis Toyota Land Cruiser mendapat penolakan dari anggota DPRD Muara Enim.
Salah
satunya datang dari Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Muara Enim, H Umam Pajri S.Sos
yang terkejut dengan adanya pengadaan mobil dinas itu karena menilai kondisi
rakyat lagi susah.
“Saya
sebagai anggota dewan tentu sangat tidak setuju pembelian mobil dinas bupati
seharga 4 miliar, terlebih pada saat kondisi rakyat sedang susah. Jadi alangkah
baiknya dana Rp 4 miliar itu diberikan atau dialokasikan kepada para petani
untuk pupuk tanaman dan lain sebagainya, karena sangat dibutuhkan,” tegas Umam
Fajri yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Muara Enim saat dihubungi awak
media ini, Senin (10/12/18) malam.
Dia
menilai mobil dinas yang lama jenis Fajero dan Fortune yang ada sekarang masih
sangat layak sekali untuk dipakai seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai
dengan slogannya Merakyat atau Muara Enim Untuk Rakyat.
“Bagaimana
untuk dikatakan merakyat sambung Umam, kalau mobil dinasnya saja merk Land
Cruiser, dan harganya itu mencapai Rp. 4 miliar. Jadi kami harapkan dengan
kondisi ekonomi saat ini, saudaraku Ahmad Yani untuk bisa menundanya, walaupun
itu sudah di ketok palu dalam anggaran, jadi dalam hal ini dewan memang
‘kecolongan’ dalam pembahasan anggaranya. Karena pihak eksekutif kebiasaan
memberikan Pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA PPAS) atau buku anggaran APBD Perubahan 2018, itu diajukan pada
detik-detik terakhir atau injury time,sehingga dewan tidak sempat lagi membaca
(menela’ah, red) secara rinci dari persoalan anggaran yang ada,”jelas Umam,
yang juga Caleg DPRD Provinsi dari Partai PKS ini.
Dia
berilustrasi, karena kan dewan itu yang di jingok i nyo iyolah persoalan
pembangunan yang ado di dapil atau daerah pemilihannyo, kalo yang itu idak
kejingok an lagi, karena waktunyo nih lah mepet nian. Jadi itu usulan pengajuan
masuk pada pertengahan bulan Agustus dan di bulan Agustus itu juga anggaran
tersebut di sahkan saat Plt Bupati Muara Enim di isi atau dijabat oleh Teddy
Meilwansyah S. STP, MM.
“Karena
pada masa pak Teddy tentu ada konsultasinya terlebih dahulu dengan bupati
terpilih, karena waktu itu kan sudah selesai pemilihan namun belum di lantik,
nah semestinya harus memperhatikan terlebih dahululah, kalau sekarang kan sudah
proses lelang, jadi agak terkejutlah dengan Rp 4 miliar harga mobil tersebut,” ungkap
Umam, dengan dialek campur bahasa daerah setempat.
Saat
disinggung, meski sudah ketok palu di dewan apakah bisa ditunda untuk pemakaian
ataupun penggunaan mobil dinas tersebut. Dia menjawab, tentu bisa, itu semua kembali
lagi tergantung pribadi Bupatinya. “Misalnya di hati kecilnya ia menolak dan
tidak mau atau tidak jadi menggunakannya di kerenakan pertimbangan berbagai
hal, tentu bisa saja. Itu semuanya bisa diselidiki, tapi dengan kemauan beliau
sebagai bupati,” tutupnya.
Terpisah,
anggota Badan Anggaran DPRD Muara Enim, H Faizal Anwar SE, ketika dikonfirmasi
mengaku tidak tahu pasti soal pengadaan mobil dinas ini, karena kata dia
disaat pembahasan APBD Perubahan, ia kebetulan sedang menunaikan ibadah Haji ke
tanah suci.
“Justru
saya tahu setelah menjadi pemberitaan di media masa. Di situasi seperti
ini siapa pun yang memimpin, yang namanya baru, harus menunjukan kinerjanya
terlebih dahulu,”ujarnya singkat.
Sementara
itu, Wakil Ketua DPRD Muara Enim, Nino Andrian SE, saat dikonfirmasi mengaku
sedang berada di Rumah Sakit. “Sebentar ya, aku lagi di Rumah Sakit. Mertua
yang lagi sakit,” jawabnya melalui pesan WhatsApp, Senin (10/12/18) siang,
sembari mengshare foto dirinya sedang berada disalahsatu ruangan rawat inap
Rumah Sakit.
Sebelumnya
salah seorang masyarakat Muara Enim bernama Hendra Juansyah, menumpahkan
uneg-unegnya di media sosial Facebook miliknya, terkait adanya pemberitaan
disalah satu media cetak terbitan Palembang. Dalam status di dinding
Facebooknya ia menuliskan rasa kecewanya terkait adanya kebenaran berita
tersebut.
“Di
tengah kondisi ekonomi masyarakat Muara Enim yang sulit karena harga karet dan
kelapa sawit murah. Bukannya mencari solusi atau minimal bersimpati dengan peka
pada perasaan rakyat. Bupati kita konon katanya sejak dilantik sampai hari ini
masih sibuk jalan-jalan. Dan sekarang minta mobil dinas baru. Tidak
tanggung-tanggung mintanya Land Cruiser seharga 4 Milyar. Padahal Bupati dan
Wakil Bupati sebelumnya cuma Fortuner dan Pajero. Kami cuma mengingatkan,
dimana makna slogan Muara Enim untuk Rakyat itu? Untuk rakyat yang mana? Atau
pejabat yang impor itu? tulisnya di dinding FB nya.
Begitupun
saat dikonfirmasi langsung Hendra Juansyah melalui pesan WhatsApp membenarkan
bahwa ia sebagai masyarakat Muara Enim kecewa. Karena jelasnya ini melanggar
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No 37/PMK.02/2018, tentang
satuan biaya kendaraan dinas/ mobil dinas untuk pejabat. (PS/EDWARD)
