POSKOTASUMATERA.COM-BELAWAN-Reses Sosialisasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Faraksi Partai PAN H.T Bahrumsyah SH di Jl.Kelapa Kel.Sicanang Kec Medan Belawan ,Kamis (13/12/2018).
Reses tersebut turut dihadiri unsur Muspika Plus Kecamatan Medan Belawan dan Masyarakat.
Bahrumsyah menegaskan dalam mengatasi kemiskinan, Pemerintah terhadap program pengentasan kemiskinan. Hal itu sering dijumpai ketika melakukan kunjungan kerja ke dapil.
“Mengenai program pengentasan kemiskinan, saya saat reses ke dapil selalu bicara dengan Pemerintah Disana kerap ditemukan masyarakat kalau bicara program pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Dia pun menemukan masyarakat yang tidak paham untuk diapakan kartu jaminan kesehatan yang diperoleh.
Selain itu ia juga menyoroti indikator kemiskinan yang dirasakan masyarakat Medan Utara,karena memiliki standar berbeda. Sehingga ini perlu dimengerti oleh lintas sektor pemerintahan.
Oleh karena itu,Ia mendorong kepada pemerintah untuk memperkuat validasi data yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, karena menurutnya jika program sebagus apapun direncanakan tapi jika tidak diimbang dengan validasi data yang baik maka tidak akan ada hasilnya.
Menurut dia, persoalan kemiskinan di Medan Utara Khususnya Daerah Belawan tidak hanya tentang kemiskinan namun juga tentang ketimpangan yang semakin tinggi antara masyarakat Mampu,kurang mampu dan Masyarakat tidak mampu (miskin). “Selain kemiskinan, kita juga melayani orang yang membutuhkan jaminan kesehatan bila tidak terdaftar baik itu masyarakat miskin maupaun yang kurang mampu,agar masyarakat tidak ada lagi yang tak mendapat pelayanan kesehatan,"terangnya.
Ditambahnya,untuk saat ini selain mengentaskan kemiskinan segi Pendidikan juga jadi prioritas dalam membangun perekonomian."Bisa kita lihat bersama selain kemiskinan dari segi Pendidikan banyak anak yang putus sekolah,jadi ini juga menjadi perhatian Pemerintah,"ungkapnya.
Menurutnya katagori yang dimaksud dengan kehidupan miskin yakni berpenghasilan per hari Rp.15 ribu rupiah dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak.
“Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mendasar yakni makanan dan bukan makanan,” ujarnya. (PS/SYAMSUL)
