POSKOTASUMATERA.COM-LABURA-
Kasus dugaan kecurangan Pemilihan Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) masih terus didalami penyidikannya oleh Polres Labuhanbatu.
"Masih kita Lidik di Unit Tipikor dan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi,"kata Kapolres Labuhanbatu melalui Kasat Reskrim AKP Jama.K. Purba SH MH ketika ditemui awak media di ruang kerjanya, Jumat (28/12/2018) sekira pukul 11.45 Wib.
Penyidikan pihak Polres diawali dengan laporan Rosmini warga Dusun IX Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X dengan laporan Nomor : LP/1612/XII/2018/SPKT RES-LB dan STTLP Nomor : STTLP/1196/XII/2018/SPKT RES-LB dengan sangkaan Pemerasan.
"Belum bisa kita katakan kecurangan. Karena, kita hanya mengambil sisi dana PKH nya. Kalau sudah ada indikasinya, baru kita katakan,"terang Jamakita.
Sebelumnya, dugaan kecurangan Pilkades Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X dilaporkan Hamlet ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dugaan kecurangan tersebut berindikasi adanya intimidasi atau ancaman oknum (Komaruddin Ritonga) yang mengaku-ngaku sebagai Pendamping PKH.
Intimidasi atau ancaman tersebut berupa ucapan oknum (Komaruddin) mengatakan kepada masyarakat jika tidak memilih nomor urut 1 calon Kepala Desa Indra Sugiharto akan dikeluarkan dari keanggotaan PKH.
Ucapan oknum tersebut diutarakan pada saat sebelum kampanye Pilkades tanggal 15 November sampai 17 November 2018. Kejadian itu awalnya dilaporkan warga. Kemudian, Panitia Pilkades Batu Tunggal memanggil oknum tersebut dan masyarakat dan dilakukan musyawarah penyelesaian kasus tersebut di rumah Kepala Dusun IX pada tanggal 6 Desember 2018.
"Oknum (Komaruddin) mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan diatas materai. Di surat pernyataan oknum itu memang tertera mengakui sebagai Tim Sukses Nomor urut 1 Indra Sugiharto,"kata Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Batu Tunggal Isnanto.
Setelah itu, aksi sekelompok massa di koordinir oleh Asep Munandar Shaleh yang mentasnamakan Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa di depan kantor Bupati Labuhanbatu Utara Jalan Jendral Sudirman Aek Kanopan menuntut agar menindak tegas Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) karena disinyalir melakukan pembiaran terhadap oknum.
Selain itu, menuntut agar pelantikan Kepala Desa Batu Tunggal dapat dihentikan dan mengkaji ulang kasus dugaan Kecurangan Pilkades yang lalu dengan transparan.
Pada aksi sekelompok Massa itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Ahmad Sempurna S.Sos MA menjawab pertanyaan dari aksi tersebut dengan mengatakan bahwa oknum (Komaruddin Ritonga) telah dikeluarkan semenjak bulan Agustus 2018. Mengenai pemotongan dana PKH, pihaknya telah turun ke Desa Batu Tunggal dan menindaklanjuti permasalahan itu.
"Sesuai perintah dari Pak Bupati, kita telah turun dan menindaklanjuti permasalahan tersebut," ujar Ahmad Sempurna pada sekelompok massa yang melakukan aksi didepan kantor Bupati Labuhanbatu Utara, Rabu (26/12/2018).
Plt Asisten I Sekdakab Labuhanbatu Utara sekaligus Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Se-Labuhanbatu Utara Nurrahman S.Sos ketika dikonfirmasi diruang kerjanya menuturkan, kasus intimidasi atau ancaman yang dilaporkan masyarakat tentang dana PKH tidak ada hubungannya ke Pilkades.
Terutama, pada calon Kepala Desa Batu Tunggal Hamlet yang melaporkan dugaan kecurangan Pilkades, pihak Panitia telah memberikan jawaban atas kasus tersebut.
"Tidak ada hubungannya dengan Pilkades. Jawaban sudah kita berikan kepada saudara Hamlet melalui surat,"katanya.
Disisi lain, Hamlet selaku pelapor dugaan kecurangan Kepala Desa Batu Tunggal mengatakan sempat dihubungi anak Bupati Labuhanbatu Utara yang disebut-sebut sebagai Ketua DPC Karang Taruna Labuhanbatu Utara. "Saya sempat dihubungi anak Bupati namanya Hendrik,"katanya.
Tak hanya itu, Hamlet menuturkan, oknum (Komaruddin) merupakan Calon Legislatif dari salah satu Partai Politik di Kabupaten Labuhanbatu Utara. "Oknum itu Caleg juga,"tutupnya. (PS/OKTA/RICKY)
