POSKOTASUMATERA.COM-TJBALAI-
Refleksi 3 Tahun Masa kepemimpinan Walikota
Tanjungbalai Termuda se-Indonesia HM Syahrial SH MH, eleman yang
menamakan dirinya Solidaritas Masyarakat Indonesia (SOMASI) menggelar Dialog
Interaktif, Senin (10/12/2018) malam.
Namun
meski diundang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak ada yang menghadirinya
dan terkesan enggan menjawab pertanyaan masyarakat yang selama ini ingin
ketransparan di daerahnya.
Ketidakhadiran
OPD pada acara terbuka yang digelar Aktivis Wahana Anak Pinggiran Indonesia
(Wahapi) Kota Tanjungbalai dan Pergerakan Anti Koruptor (Predator) Tanjungbalai
beserta pemuda dan masyarakat Tanjungbalai menimbulkan kekecewaan.
Hal ini
ditegaskan Ketua Wahapi Tanjungbalai Andrian Sulin SH didampingi Ketua Predator
Fitra Panjaitan, Selasa (11/12/2018) di Tanjungbalai.
Mereka
menyampaikan sikap kekecewaanya kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai hari ini
karena sebagai penyelenggara Dialog Interaktif mereka tegas menyampaikan bahwa
Pemerintah terkesan ‘Gagal Total’ dalam melakukan upaya mensejahterakan rakyat.
Andrian
Sulin menilai aspek penting seperti Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan tidak memiliki perkembangan apapun bahkan
mereka menyatakan kegagalan Walikota
Tanjungbalai semakin parah.
Dipaparkannya,
Guru berdemonstarsi, Perawat berdemonstrasi, Aktivis berdemonstrasi, Nelayan berdemonstrasi,
Karyawan PDAM berdemonstrasi serta banyak Balita terkena gizi buruk, ekonomi
semakin merosot dan terindikasi korupsi pembangunan semakin banyak.
“Ya
salah satu contohnya terkait pengalokasian dana miliaran rupiah untuk
pembangunan infrastruktur Pulau Baswesen yang ternyata saat ini terindikasi
belum menjadi milik aset Pemerintah Kota tapi sudah dikuncurkan dana
pembangunan nya. Maka dengan ini Lembaga
SOMASI akan segera membuat Laporan Dugaan indikasi Korupsi Anggaran
terkait pembangunan pulau Baswesen tersebut kepada penegak hukum,” tegasnya.
Sementara
Ketua Predator Fitra Panjaitan membahas persoalan Gedung Olah Raga (GOR) kota
Tanjungbalai yang telah dimenangkan oleh Pihak Penggugat pada putusan Kasasi
Mahkamah Agung dari Pemko Tanjungbalai. “Kami mendesak Pengadilan Negeri segera
melaksanakan eksekusi Amar Putusan Mahkamah Agung dan menyerahkannya kepada
pihak yang berhak dan sejalan dengan itu SOMASI akan melakukan Clas Action
sebagai bentuk perlawanan kami dan melaporkan Walikota Tanjungbalai atas
kerugian masyarakat akibat hilangnya Aset berharga kita,” pungkasnya.
Sementara
Tokoh Pemuda Fajrin Pane SH MH memaparkan, banyak yang tadi nya pertanyaan pertanyaan
dari masyarakat,namun judul dari Dialog Interaktif ‘Masyarakat Bertanya,
Pemerintah Menjawab’, tidak terealisasi kali ini karena ketidakhadiran OPD.
“Ya,
kalaupun Walikota berhalangan, seharusnya dia bisa mengutus perwakilan Sekda
atau Kabag Hukum agar bisa menjawab pertanyaan pertanyaan masyarakat ,” kata Fajrin.
Ditempat
yang sama Sekjen Barisan Rakyat Anti penindasan (Brantas) Vicky Suprayoto menyatakan,
sebagai masyarakat kota Tanjungbalai sangat
mengesalkan ketidak hadiran pemko Tanjungbalai dalam acara yang dibuat
oleh kawan-kawan aktivis.
Menyikapi
persoalan ketidakhadiran OPD, lanjutnya, terkesan seolah-olah Pemko hari ini tidak
mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan terkesan hanya menghamburkan APBD
dalam pembangunan Pulau Baswesen.
“Yang
dimana kita ketahui akses jalan menuju Pulau Baswesan tersebut tidak layak, dan
disaat air surut juga keruh dan disaat pasang air sangat tinggi yang bisa
menenggelamkan para pengunjung. Bagaimana para wisatawan mau datang,” ujar Vicky.
Hadir
pada kegiatan itu dari Pimpinan PD Alwasliyah Tanjungbalai Gustami S.Sos MMPd, Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai, Ketua Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI)Tanjungbalai Yan Aswika Marpaung SH, Sekretaris KNPI
Tanjungbalai Sueb SPdi dan PK KNPI Tanjungbalai Selatan Daman Sirait SH beserta
seluruh lapisan aktivis pemuda dan masyarakat Tanjungbalai.
(PS/SAUFI)
