POSKOTASUMATERA.COM-TANJUNGBALAI-Pemuda
dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Masyarakat Asahan Tanjungbalai (PERM-MAI)
berunjuk rasa demo kantor Dinas Kesehatan Tanjungbalai, Kamis (7/2/2019).
Hal ini
dikarenakan dengan adanya Hasil Audit LHP BPK RI TA 2017 terkait dugaan mark up pengadaan alat bedah kedokteran di RSUD
Tengku Mansyur kota Tanjungbalai. Massa pun mengilustrasikan Dinas Kesahatan
Tanjungbalai dalam keadaan sakit.
Pantuan
poskotasumatera.com, pada saat Aktivis PERM-MAI yang diketuai oleh M. Ryanda Panjaitan
atau akrab disapa Gondrong bersama rekan rekannya melakukan aksi di depan
kantor Dinas Kesehatan kota Tanjungbalai namun tidak ada satu pun upaya
klarifikasi yang di lakukan oleh pihak instansi terkait sesuai dengan yang di
sampaikan oleh lembaga tersebut.
Dinyatakan Ryanda, ini menambah kecurigaan mereka selaku
penggiat sosial bahwa masih banyak persoalan korupsi yang terjadi di Dinas
Kesehatan tidak terungkap sampai saat ini.
“Hal
ini menunjukkan bahwa buruknya roda
pemerintahan daerah yang diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga
adanya kecurangan yang ditemukan ditatanan dinas kesehatan yang mengakibatkan
kerugian daerah mencapai milyaran rupiah," tegasnya.
Diakhir
penyampaian Koordinator lapangan M. Ryanda Panjaitan kepada wartawan bahwa
mereka akan datang lagi dengan membawa masa lebih banyak dan menyampaikan hasil
temuan lembaga ini kepada penegak hukum.
“Serta
sebagai pemangku kebijakan ditanjungbalai,para pendemo Meminta walikota Tanjungbalai
HM Syahrial Batubara SH MH untuk memberikan sanksi dan teguran dan kalau bisa
mencopot Kepala Dinas Kesehatan karena diduga telah melakukan tindak pidana
Mark-Up dan syarat akan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada
kegiatan pengadaan alat bedah yang diperuntunkan ruangan bedah di RSUD Tengku Mansyur
kota Tanjungbalai pada kegiatan Tahun 2017,” paparnya.
Dihubungi
wartawan, Kepala Dinas Kesehatan kota Tanjungbalai
Burhanuddin
Harahap, SKM, M.Kes terkait tudingan kepada Dinas Kesehatan dalam keadaan sakit
dan bobrok serta mengenai hasil audit LHP BPK RI TA 2017 terkait dugaan mark-up
pengadaan alat bedah kedokteran di RSUD Tengku Mansyur belum dapat dikonfirmasi
awak media hingga berita ini diterbitkan baik via seluler serta via WhatsApp
nya 0812-6155-XXXX tidak menjawab. (PS/SAUFI)