POSKOTASUMATERA.COM
- MEDAN - Panglima Kodam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah menghadiri rapat
koordinasi (Rakor) antisipasi permasalahan/hambatan pada Pileg dan Pilpres TA.
2019,Jumat (15/02/2019) bertempat di di Ruang Rapat Raja Inal Siregar Lantai II
Kantor Gubernur Sumut Jln Pangeran Diponegoro No. 30 Medan,Sumut.
Turut
hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi,Pangdam
I/BB Mayjen TNI MS. Fadhilah,Wakapolda Sumut, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu
Sumut,Para Dandim, Para Kapolres,Para Bupati,Para Walikota dan Kepala Satpol PP
Provinsi,Kota/Kabupaten.
Pada
Rakor dilakukan untuk menyamakan visi dan persepsi antara Pemda, TNI dan Polri
dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu 2019. Apalagi tahapan Pemilihan Presiden
(Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sudah dimulai.
Dalam
sambutanya,Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengharapkan agar
semua pihak terutama Bupati/Walikota dapat mengisi keterbatasan penyelenggara
Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) di Provinsi Sumatera Utara.
"Bupati/Walikota
di daerah diminta isi semua kekurangan ini dengan tidak ada kepentingan
perorangan maupun kelompok,lakukan ini untuk kepentingan masyarakat dan sesuai
dengan aturan, khususnya untuk masyarakat Sumut," ujar Edy saat memimpin
Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilu tahun 2019 di Kantor Gubsu, Jalan
Pangeran Diponegoro, Medan.
Selain
itu Gubsu juga mengingatkan agar Bupati/Walikota bersikap netral pada
pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang sebentar lagi akan berlangsung.
"Tolong
hentikan kebohongan, rekayasa yang dibuat selama ini,mari kita tegakkan
kejujuran di republik kita ini,bebaskan rakyat dalam pesta demokrasi ini.
Sehingga kemakmuran kita dapatkan,"tegas Gubsu.
Terkait
perekaman e-KTP bagi warga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),mantan Pangkostrad
ini mengharapkan perekaman ini dapat segera dilakukan, "percepatan
perekaman e-KTP bagi penghuni lapas agar dimaksimalkan dan disegerakan, diharapkan
akhir Februari 2019 ini sudah selesai," pinta Gubsu.
Terkait
mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Gubsu menegaskan Pemprovsu
memegang netralitas di Pemilu 2019. "Pemprovsu meneriakkan Netralitas
paling keras,bebaskan Rakyat dalam Pesta Demokrasi ini," tegas Gubsu.
Saat
disinggung mengenai hambatan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilu ini,
Gubsu mengaku belum ada,namun jika ini mungkin terjadi Gubsu mengatakan
TNI/Pori selalu siap untuk mengamankannya.
"Sementara
ini kerawanan khusus tidak ada, namun TNI/Polri siap bila itu terjadi apalagi
pesta demokrasi ini sudah semakin dekat," kata Edy.
Hal
senada juga disampaikan Pangdam I Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah
menegaskan bahwa TNI menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 tetap Netral.
"Yakinlah
bapak/ibu dengan netralitas TNI. Kami akan tetap menjaga dan berpedoman kepada
netralitasi yang harus kami lakukan,namun bapak/ibu juga harus ikut menjaga
netralitas TNI,”tegas Pangdam.
Pangdam
juga mengakui banyak persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.dia
berharap dengan semangat demokrasi ini nantinya untuk kabupaten/kota akan
muncul semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerahnya,hal
itu dilakukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan melalui wilayahnya
masing-masing.
"Tolong
itu dibangun, belum ada kata terlambat, walaupun waktunya mepet untuk terus
melakukan pekerjaan yang begitu banyak dan tidak mudah, TNI siap
membantu," sebut Pangdam.
Pangdam
juga mengharapkan kepada semua pihak agar soliditas dan sinergitas terus
dibangun.“sinergitas dalam arti mengisi ruang-ruang kosong yang tidak mampu
dilakukan satu pihak untuk membangun kekuatan yang lebih besar,bukan mengambil
alih kegiatan orang lain,” sebut Pangdam.
“TNI
dan Polri merapatkan barisan sebagai dua komponen penting bangsa ini, apalagi
TNI – Polri tidak memiliki hak pilih,kita berharap bisa maksimal melakukan
pengamanan sehingga pesta demokrasi menjadi pesta bagi kita, pesta bagi rakyat
memilih wakil-wakilnya,”ujar Pangdam I/BB.
Rakor
ini juga dilakukan untuk meningkatkan sinergitas TNI – Polri dalam mengamankan
pesta demokrasi di seluruh wilayah Indonesia. “ada beberapa hal yang kita
lakukan di antaranya netralitas, membuat rencana operasi bersama, melakukan
sinergi setiap kewilayahan, membuat simulasi-simulasi, kemudian juga berusaha
membuat pesta demokrasi menjadi aman, tertib dan nyaman, tidak terjadi konflik
apalagi mengorbankan perpecahan.
”Pengamanan
Pemilu 2019 tidak hanya dilakukan TNI dan Polri,lebih dari itu, TNI – Polri
juga melibatkan elemen masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu
2019," tegas Pangdam l/BB.
Dijelaskannya,
nanti ada Linmas jaga di TPS, kita juga mengajak Tokoh Masyarakat, Ormas, semua
pihak yang peduli untuk pemilu yang aman dan damai, sehingga bisa memilih bukan
hanya Presiden dan Wakil Presiden tapi wakil-wakil legislatif yang baik.
Sementara
dari kepolisian daerah Sumatera Utara Wakapoldasu, Brigjen Pol. Mardiaz Kusin
Dwihananto, S.I.K, M.Hum, mengatakan bahwa pihak kepolisian daerah Sumatera
Utara siap untuk mengamankan tahapan-tahapan Pileg dan Pilpres 2019.
"Kami
menyediakan personel, sarana dan prasarana pada tahapan Pemilu untuk
mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan pada tahapan
Pemilu 2019. Seperti telah melakukan operasi mantab brata, dan
kegiatan-kegiatan cipta kondisi," ujarnya sembari menyebutkan kegiatan
yang dilakukan itu bertujuan untuk memciptakan Kamtibmas yang kondusif.
Wakapolda
juga meminta agar para Bupati/Walikota dapat bekerjasama dengan kepolisian.
"Tolong diinformasikan situasi-situasi dan daerah mana yang rawan di
daerahnya masing-masing," ungkapnya.
Ketua
KPU Sumut, Yulhasni pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perekaman e-
KTP untuk Lapas sedang berlangsung,namun diharapkannya keberadaan
petugas-petugas Linmas di lapangan dapat didukung oleh pemerintah daerah.
"Sementara bimbingan teknis, alat kelengkapan Linmas di TPS-TPS, tidak
dianggarkan di KPU. diharapkan pemerintah dapat mendukungnya," sebut
Yulhasni.
Begitu
juga soal pengiriman logistik ke daerah-daerah. KPU tidak memiliki alat, seperti
pengiriman logistik ke daerah terpencil yang susah diakses alat transportasi
umum.
"KPU
minta bantuan kepada kepolisian dan pemerintah daerah, seperti dengan
menggunakan transportasi laut kapal
maupun helikopter milik Polda,"
sebut Yulhasni.
Soal
surat suara yang telah didistribusikan ke kabupaten/kota se Sumatera Utara,
Yulhasni menyampaikan hingga hari ini, Jumat (15/2) telah disampaikan ke 24
kabupaten kota,
"Terakhir
hari ini sampai ke Kabupaten Simalungun dan sisanya akan sampai akhir Februari
2019," tambahnya.
Ditempat
yang sama,Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan pada kesempatan itu
menyampaikan bahwa ada tiga hal yang disampaikan pihaknya pada rakor
tersebut,pertama soal netralitas ASN dan TNI/Polri, distribusi logistik dan
soal kampanye.
Soal
netralitas ASN, lanjutnya undang-undang melarang baik Bupati/Walikota sebagai
pimpinan partai politik untuk melibatkan jajaran di bawahnya terlibat dalam
kegiatan yang berpotensi memenuhi unsur kampanye,ada sanksi pidana untuk itu.
"Meminta
melalui Gubernur Sumatera, Pangdam I/BB dan Kapolda bahwa ASN, TNI/Polri harus
netral dalam pemilu 2019 ini," ujarnya.
Terkait
peyampaian logistik dia mengharapkan agar KPU bisa memastikan dapat menyampaikan
tepat waktu, jumlahnya tepat. "Tidak terjadi penukaran/tertukarnya
logistik pemilu yang berpotensi pemungutan suara ulang. Ini merupakan potensi masalah yang harus
diantisipasi," sebutnya. (PS/ALFAN)