KPK Diminta Awasi Kinerja Kanwil Kemenag Sumut dan Kemenag Medan

/ Minggu, 17 Maret 2019 / 06.31.00 WIB

Kantor Kanwil Kemenag Sumut 

POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta untuk memantau kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumut dan Kantor Kemenag Medan.

Pasca OTT Kepala Kantor Kementrian Agama Gresik Muhammad Muafaq dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Haris Hasanudin yang disangkakan menyuap Ketua Umum PPP Romahurmuziy, ASN di jajaran Kemenag RI menjadi sorotan masyarakat.

Di Medan sendiri, arus protes masyarakat ke kedua instansi di bawah naungan Kementerian Agama RI ini makin kencang diantaranya soal pemecatan Guru Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan beralamat di Jalan Jala Raya Martubung Medan Labuhan yang diperintah untuk ditunda atau ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanggal 6 Maret 2019 lalu.

Selain itu, tertahannya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Yayasan Darul Ulum beralamat Jalan Kapten Rahmad Budin Medan Marelan oleh Pejabat di Kemenag Medan beberapa waktu lalu menyisakan cerita sedih bagi para guru dan siswa di sekolah Islam yang berdomisili di Kecamatan Medan Marelan itu.

Ironisnya, MIS dan MTs yang dinaungi Yayasan Daul Ulum Istiqlal itu tergolong sekolah Islam yang amat memprihatinkan baik kondisi gedung sekolahnya maupun jumlah muridnya yang sedikit. Hingga informasi yang diterima akibat tertahannya dana BOS, pengelola sekolah harus pusing tujuh keliling menalangi biaya operasional belajar mengajar.

Pengurus Yayasan Darul Ulum Istiqlal Hafifuddin, Sabtu (16/3/2019) menilai, kinerja jajaran Kemenag Medan yang terkesan tak peduli dengan masalah kesulitan dana pengelolaan pendidikan Islam yang mereka kelola diduganya adalah bentuk kearoganan pejabat yang seharusnya menyayomi dan membina pengelola dunia pendidikan.

Hafifuddin mengaku, pejabat di Kemenag Medan tanpa memandang berbagai kesulitan yang dialami MIS dan MTs yang dikelola yayasan Darul Ulum Istiqlal belu mencairkan Dana BOS guna membiayai operasional sekolah Islam yang mereka kelola dengan alasan adanya keberatan seorang pengurus yayasan.

Dia mengaku, bukan kali ini saja pejabat Kemenag Medan menahan atau tak memberikan izin pencairan dana BOS yang telah masuk ke rekening sekolah di Bank Rakyat Indonesia, karena pada beberapa waktu lalu sekolah mereka juga mengalami hal serupa namun setelah dilaporkan ke Kabiro Humas Kemenag RI Mastuki dan Kakanwil Kemenag Sumut yang kala itu dipimpin Plt nya T Darmansyah dan Kakan Kemenag Medan yang saat itu dijabat Al Ahyu, maka dana BOS dapat dicairkan guna kebutuhan operasional sekolah mereka.

“Dulu juga sempat ditahan. Namun setelah dilaporkan ke Biro Humas Kemenag RI dan Plt Kakanwil Kemenag Sumut yang saat itu bapak Tengku Darmasyah, pejabat Kemenag Medan memberikan izin pencairan dana BOS. Tapi kali ini setelah pejabat Kakanwil Kemenag Sumut dijabat Iwan Zulhami dan Kakan Kemenag Medan dijabat Impun Siregar, dana BOS MIS dan MTs Yayasan Darul Ulum Istiqlal tak kunjung dicairkan dengan alasan yang mengada-ngada,” tegasnya.

Dia juga menilai tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang membatalkan keputusan Kepala Sekolah MAPN 4 Medan yang memecat beberapa guru dan pegawai honerer merupakan bentuk kelalaian Kakanwil Kemenag Sumut dan Kemenag Medan dalam mengawasi kinerja jajarannya dalam membuat keputusan.

Sesuai putusan PTUN Medan No 151/G/2018/PTUN-MDN tanggal 6 Maret 2019, lanjut Hafifuddin yang juga aktivis pendidikan ini, Majelis Hakim PTUN Medan diketuai Efriandy beranggotakan Budi Amin Rodding dan Selvie Rithyarodh serta Panitera Pengganti Nuraini Damanik memutuskan menunda/ menangguhkan beberapa SK Kepala Madrasah MAPN 4 Medan yang memberhentikan para guru dan pegawai di sekolah Islam itu diantaranya Bukkari Muttaqien, SS MPd, Adi Ariansyah S.Pd, Nasrul Annas Nanda Mardhiana S.Pd, Rizki Pinta Ito Harahap SPd, H Nazhar Daulay SpdI, Fakhurddin SE dan Citra Ratu Soraya.

“Ditangguhkan atau ditundanya SK Kepala Madrasah MAPN 4 Medan yang merupakan naungan Kemenag RI adalah bentuk kecerobohan dalam membuat keputusan yang berdampak pada nasib para Guru dan Pegawai di sekolah itu yang harus segera diperbaiki oleh Kakanwil Kemenag Sumut dan Kakan Kemenag Medan dengan mempekerjakan kembali guru dan pegawai yang dipecat serta merehabilitasi nama baik mereka dan memberikan gaji selama mereka diberhentikan,” pungkasnya.

Gugatan Guru dan Pegawai MAPN 4 Medan ini berawal dari SK Kepala Madrasah MAPN tanggal 9 Agustus 2018 yang memecat beberapa guru dan pegawai di sekolah yang beralamat di Medan Labuhan itu. Dampaknya, para korban pemecatan ini melakukan gugatan ke PTUN Medan dengan didampingi kuasa hukum dari Law Office Budi Dharma SH & Partners berkantor di Jalan Gatot Subroto Komplek Tomang Elok Blok M No. 6 Medan Sunggal.  

Kakanwil Kemenag Sumut Iwan Zulhami yang dihubungi media, Jumat (15/3/2019) via ponselnya dan Whats App nya tak menjawab konfirmasi wartawan. Pesan Whats App yang dikirim kepadanya pun belum dijawab.

Hingga berita ini diturunkan, meski putusan Majelis Hakim PTUN Medan menangguhkan atau menunda SK pemberhentian namun para Guru dan Pegawai MAPN 4 Medan yang dipecat belum juga kembali bekerja di sekolah itu. (PS/DIAN WAHYUDI)

 Gedung Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan

Kantor Kemenag Medan (atas), Rapat Pengurus Yayasan Darul Ulum Istiqlal (bawah kanan), Humas Kemenag Medan (bawah kiri). POSKOTA/DOK 

KELUHAN: Pengurus Yayasan Darul Ulum Istiqlal saat menyampaikan keluhan ke Impun Siregar yang kala itu menjabat Kasi Penmad Kemenag Medan. POSKOTA/DOK

Komentar Anda

Terkini: