POSKOTASUMATERA.COM-BELAWAN-Kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Sigit Sosiantomo beserta rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara yang dipusatkan di Pelabuhan Belawan, Kamis (11/7/2019).
Dalam kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini, bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi fasilitas sarana dan prasarana di Pelabuhan Belawan, rencana pengembangan yang akan dilakukan, serta menginventarisir isu-isu utama terkait pengelolaan pelabuhan Belawan.
Selain Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, acara ini dihadiri oleh stakeholder terkait diantaranya Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Distrik Navigasi Belawan, PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan, PT. Pelni (Persero), Kantor BMKG, dan Basarnas.
Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, Sugeng Wibowo dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 Bab I Pasal 2.
“Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan memiliki sejumlah Kapal Patroli, namun kondisi/umur kapal tersebut sudah cukup tua, sehingga dibutuhkan pengadaan Kapal Patroli yang baru, disamping itu gedung Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan saat ini masih dalam status Pinjam Pakai dari PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Susiantomo mengatakan tata kelola Pelabuhan Belawan, khususnya pemanfaatan Hak Pengelola Lahan (HPL) perlu dibenahi.
Sebab, pemanfaatan lahan sarana pemerintahan masih bersifat menumpang. Oleh karenanya, perlu disiapkan kantor sarana pemerintah seperti Otoritas Pelabuhan, Syahbandar Utama dan Distrik Navigasi.
“Persoalan ini akan jadi bahan di tingkat Kementerian. kita lihat kantor-kantor pemerintah sifatnya bukan pinjam di kawasan HPL yang dikelola Pelindo 1. Jadi, lahan yang ada harus disisakan untuk kantor pemerintahan,” kata Sigit Susiantomo.
Dijelaskannya, selama ini dapat dilihat, kàntor pemerintah yang ada di Pelabuhan Belawan meminjam kantor dengan Pelindo I. Padahal, Pelindo I mendapat penugasan dari pemerintah. Menurutnya itu yang salah, makanya perlu dirapikan tata kelolanya.
“Selain mendengar penjelasan tentang tata kelola di Pelabuhan Belawan. Kedatangan kami ini juga meminta agar dibangun segera kantor pemerintah. Jadi tidak lagi pinjam dengan Pelindo I,” kata politisi dari fraksi PKS ini.
Sigit menambahkan, kunjungannya bersama rombongan dalam agenda mendengar penjelasan tentang tata kelola di Pelabuhan Belawan. Mereka membahas tentang alur seperti perlintasan kapal yang masuk ke Pelabuhan Belawan.
“Pengerukan alur ini tugas pemerintah, sejauh ini belum dilaksanakan. Jadi, kita minta kepada Otoritas Pelabuhan Belawan untuk segera mengajuķan usulan pengerukan. Memang dari laporan yang diterima, kondisi alur terus mengalami sèdimentasi. Jadi jangan sempat pendangkalan ini perlu pengerukan,” tambahnya.
“Untuk akomodir itu bukan kewenangan. Kami hanya saja mengusulkan. Untuk kendalanya yang kami dengar balum ada anggaran untuk ini. Tapi, kondisi alur masih bisa dimanfaatkan,” kata Jece.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI beserta rombongan juga berkesempatan untuk meninjau langsung Pembangunan Terminal Peti kemas Belawan Fase II diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Nasional, khususnya daerah Sumatera Utara dan sekitarnya.
Dalam akhir kunjungannya anggota Komisi V DPR RI menyampaikan komitmennya mendukung penuh terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut yang handal khususnya pengangkutan barang agar mampu mengalihkan pengangkutan logistik yang saat ini bertitik berat pada moda transportasi darat serta dapat mengurangi biaya pemeliharaan jalan.(PS/RIADI)
