Stetmen membebani APBD itu sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang wakil bupati, ini pelecehan/fitnah terhadap masyarakat yang menjadi tenaga Honorer yang Notabene adalah Putra-Putri Enrekang yang punya keinginan besar untuk mengabdi terhadap daerah dan mencari sesuap nasi demi keberlangsungan hidup mereka itu sendiri.
Terkesan Defisit APBD itu karena Keberadaan Honorer, kasihan mereka harus menjadi korban sekaligus dikambing hitamkan atas terjadinya Defisit.
Kita tahu tenaga Honorer kabupaten Enrekang yang jumlahnya ribuan itu sangat dibutuhkan daerah dan sangat besar kontribusinya untuk kemajuan Daerah meskipun dengan upah mulai Rp. 300.000 dengan sistem pembayaran Triwulan yang sangat tidak layak standar hidup.
Tentu jumlah upah sekecil itu tidak sebanding dengan niatan, pengorbanan dan pengabdian mereka. Pak Wakil Bupati baru menjabat seumur jagung harus belajar banyak, tahu diri dan harus mendalami penyebab defisit itu.
Jangan senaknya saja menuduh dan mengorbankan honorer.
Kurun waktu tahun 2015 - 2018 itu kan banyak Proyek-proyek fisik yang menghabiskan anggaran daerah hingga miliaran rupiah namun Mangkrak dan tidak bisa bermanfaat buat masyarakat.
Yang harusnya mereka evaluasi dan tindaki, kita tahulah dimana titik Proyek menghabiskan uang puluhan miliar itu. Ada juga Anggaran pengadaan kendaraan dinas, biaya makan minum Pemkab yang besar hingga Biaya Perjalanan Dinas yang semuanya menghabiskan anggaran begitu besar namun tidak terlalu dibutuhkan dan fitbacknya itu tidak berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah.
Harusnya Wakil bupati dan jajaran berfikir bagaimana cara membalas jasa mereka dengan cara menaikkan upah mereka, seperti halnya di Kabupaten lain yakni Luwu Timur yang bahkan akan menggaji tenaga honorer mereka senilai Rp.1.750.000 perbulan. Bukan justru berencana merumahkan/memecat mereka.
Untuk itu sebagai aksi protes rencana Wakil Bupati bakal merumahkan mereka, melakukan aksi kemanusiaan ini dengan tema "Galang Seribu Koin Untuk Honorer Kab. Enrekang" Anggara APBD Enrekang Defisit jangan korbankan Honorer, jangan kambing hitamkan honorer.
Wakil Bupati harus menaikkan upah mereka, dan meminta maaf atas stetmen Honorer membebani APBD.
Oleh: Misbahuddin, Ketua Perjuangan Koalisi Rakyat (PERKARA).
(PS/IBRAHIM)
