POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Terkait dengan komitmen Presiden Jokowi soal isu pemanasan global dan pelestarian lingkungan hidup sebagai prioritas. Indonesia pun dipilih sebagai tempat dilangsungkannya Konfrensi Pemuda Internasional untuk membahas isu terkait lingkungan.
Dan, Pergerakan Indonesia (PI) didapuk sebagai tuan rumah dan penyelenggara kegiatan serta memilih Kota Medan sebagai tempat dilangsungkannya kegiatan. Demikian siaran pers yang diterima Poskotasumatera.com, Jumat (29/11/2019).
Pergerakan Indonesia menjadi salah satu organisasi yang memiliki komitmen menjaga nilai demokrasi dan perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat.
Konferensi ini dihadiri 20 pemuda-pemudi yang datang dari negara Asia Pasifik dan Eropa. Mereka membawa pengalamannya masing-masing.
Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia Pasifik selalu menjadi barometer dalam mengambil kebijakan kawasan regional. Dalam banyak hal, Indonesia selalu menjadi negara bangsa yang punya posisi strategis dalam membangun koalisi kepentingan kawasan regional.
Abi Rekso sebagai Sekjen Pergerakan Indonesia menjelaskan, bahwa masih banyak pekerjaan pemerintah dalam isu lingkungan.
"Isu mengurangi sampah plastik bisa menjadi konsolidator membangun kesadaran akan lingkungan, meski terlihat sepele tetapi itu bukan hal yang mudah dilakukan secara konsisten," papar Abi Rekso.
Abi Rekso juga menekankan hal ini bukan lagi soal konsep atau teori pengelolaan sampah. Ini bergantung pada bentuk komitmen politik yang serius.
Prof Soeryo Adiwibowo selaku Penasihat Senior Kementrian KLHK, juga menekankan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dia Asia yang punya komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
"Ritme kerja Ibu Menteri, mengikuti pola kerja Pak Presiden, antisipatif dan responsif. Cara kerja seperti ini juga, yang perlahan membawa perubahan positif dalam kinerja Kementrian KLHK," tegas Soeryo.
Dalam perspektif masyarakat sipil, peserta konfrensi, Arimbi Heroepoetri menilai bahwa isu moratorium kelapa sawit bisa masih menjadi masalah prioritas dalam upaya melawan pemanasan global.
"Pemerintah harus lebih tegas kepada pengusaha kelapa sawit swasta. Karena, penguasaan konsesi lahan di dominasi oleh swasta. Itu bisa dimaknai titik pemanasan global yang ada di wilayah Indonesia, berada pada kawasan kelapa sawit swasta," tutup Arimbi. (PS/HASAN)
