POSKOTASUMATERA.COM - MEDAN – Wakil Ketua Gerindra Sumut, Drs Sahrul Harahap MAP menyatakan, Walikota Medan kedepan haruslah orang yang tegas, berani, punya jiwa kepemimpinan dan mampu merangkul seluruh komponen maayarakat, utamanya tokoh-tokoh agama dan masyarakat, cendikiawan, serta seluruh stakeholder lainnya untuk turut bersama-sama membangun dan memajukan Kota Medan.
Hal itu disampaikan Sahrul kepada wartawan, Kamis (5/12/2019), di Medan, menyikapi semakin dekatnya suksesi Walikota Medan melalui Pilkada serentak pada 2020 mendatang.
Mantan Kadispenda Kota Medan ini juga menyatakan, saat ini memang banyak bakal calon (bacalon) Walikota Medan yang muncul diantaranya Plt Walikota Medan saat ini, Akhyar Nasution. Kemudian juga ada Ikhwan Ritonga, Manan Nasution, Dahnil Azhar Simanjuntak, Maruli Siahaan, Sakhyan Asmara, Bobby Nasution dan Kolonel Datok Syaiful Azhar. Demikian juga untuk Wakil Walikota juga banyak muncul bacalon diantaranya Ketua PKB Medan Hamdan Simbolon, Putrama Al Khairi, Nezar Djoeli dan Rusdi Sinuraya.
“Dengan banyaknya muncul balon walikota dan wakil walikota ke permukaan dan mereka telah bula mendaftar ke partai-partai politik, termasuk sebagian besar diantaranya mendaftar ke Partai Gerindra, maka masyarakat secara lebih awal bisa mengenali dan menilai figur-figur yang muncul yang kemungkinan nantinya akan maju dan dipilih masyarakat sebagai pemimpin Kota Medan kedepan,” ujar Sahrul yang juga merupakan anggota Dest Pilkada Partai Gerindra Sumut ini.
Di Partai Gerindra sendiri, jelas Sahrul, khusus Sumut untuk Pilkada 2020 yang dilakukan serentak di 20 kabupaten/kota, ada sekitar 177 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar melalui Gerindra. Dan untuk Pilkada Medan, ada 14 bacalon walikota/wakil walikota yang mendaftar serta sudah mengikuti penyampaian visi misi dalam proses penjaringan yang dilakukan Partai Gerindra.
“Dest Pilkada Gerindra Sumut yang diketuai Bapak Gus Irawan Pasaribu, hanya melakukan proses penjaringan dan menyampaikan rekomendasi berdasarkan proses yang dilakukan kepada DPP Partai Gerindra. Dan keputusan finalnya tentang siapa calon yang akan diusung Gerindra berada pada DPP. Artinya, peluang semua bacalon yang mendaftar ke Gerindra tetap sama, baik yang berasal dari internal partai maupun dari luar partai. Karena penjaringan dilakukan untuk mencari calon yang terbaik dan bisa berterima di masyarakat,” jelasnya.
Namun, terlepas dari siapa calon walikota/wakil walikota Medan yqng maju dan terpilih nantinya, sebagai orang yang pernah berkecimpung di pemerintahan dan faham betul tentang situasi Kota Medan, Sahrul menyampaikan, ketegasan, keberanian yang dibarengi dengan sikap mengayomi dan merangkul semua komponen masyarakat utamanya tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat diperkukan. Agar, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah nantinya bisa mendapat dukungan dari masyarakat.
“Kita melihat, kondisi Kota Medan saat ini masih sangat semrawut. Kondisi jalan banyak yang rusak, pasar-pasar tradisional terlihat kurang tertata, banjir masih sangat kerap terjadi karena drainase banyak tersumbat. Selain itu juga masih banyak bangunan-bangunan liar, penataan kawasan yang belum optimal, masalah pelayanan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat dan masih banyak persoalan lainnya,” ujar Sahrul.
Karenanya, lanjut Sahrul, tugas pemimpin Kota Medan kedepan sangat berat. Sebab, selain bagaimana agar bisa mengatasi persoalan-persoalan diatas, juga harus bisa membuat terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), maupun dana alokasi khusus dan umum dari pemerintah pusat.
“Pemimpin Kota Medan kedepan juga harus melakukan terobosan menggandeng BUMN-BUMN yang ada di daerah ini agar dapat memanfaatkan dana-dana CSR perusahaan itu untuk peningkatan SDM serta pembangunan infrastruktur kota seperti perbaikan jalan, penataan dan revitalisasi pasar-pasar tradisional dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip penggunaan dana CSR,” sebutnya.
Selain itu, Sahrul juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dengan perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD semisal PLN, Telkom, PGN dan PDAM dalam pembangunan infrastruktur kota.
“Banyak kita lihat di Kota Medan, setelah Dinas PU atau kontraktor yang ditunjuk membangun atau memperbaiki jalan dengan melakukan pengaspalan, tak lama kemudian ada pihak lain yang merusak jalan dengan melakukan penggalian. Apakah itu untuk memperbaiki drainase, memasang instalasi listrik, telepon, serat optik maupun instalasi air bersih. Akhirnya, jalan yang sudah bagus kembali rusak serta berlubang. Dan kerap ditinggalkan begitu saja,” ujar Sahrul.
Kedepan, diharapkan hal yang demikian tidak terjadi lagi. Harusnya, instansi atau perusahaan yang ingin memperbaiki drainase, memasang instalasi dan lainnya di jalan-jalan itu harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan perbaikan dan pengaspalan, sehingga tidak lagi terdapat lubang di mana-mana. “Karenanya, harus ada koordinasi. Dan itu sangat perlu,” tandas Sahrul. (PS/HASAN)
