POSKOTASUMATERA. COM-
PADANGSIDIMPUAN
Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution,SH mengikuti rapat kerja ( Raker ) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, bertempat di Gedung Olahraga Mini / Lapangan Futsal Pemprovsu Jln. Willem Iskandar (pancing) Medan (2/3).
Hadir dalam acara Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, perwakilan dari Kemendes PDTT, Kemenkeu, Gubernur Sumatera Utara, Forkopimda Sumut, BPKP Provinsi, Kepala Dinas/Badan provinsi terkait dan lainnya.
Adapun Tema Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat".
Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution,SH usai acara menghimbau kepada para Kades penggunaan dana Desa di Kota Padangsidimpuan untuk dapat diprioritaskan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif di pedesaan.
Himbauan Walikota itu sesuai dengan arahan Gubsu Edy Rahmayadi yang disampaikan dalam Rakor Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Sumut.
Dalam Rakor tersebut, Walikota berpesan Dana Desa hendaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan di Provinsi Sumut khususnya di Kota Padangsidimpuan dapat ditekan.
Walikota juga mengingatkan kepada Kades agar lebih hati-hati dalam penggunaan Dana Desa dalam hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sebab penggunaan dana desa sesuai arahan Presiden RI menjadi prioritas pengawasan dari aparat penegak hukum (APH) di Indonesia.
Sementara itu, Dirjen Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri saat membuka Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Provinsi Sumut meminta Pemerintah Kabupaten/Kota segara menyiapkan perlengkapan administrasi tentang pencairan Dana Desa sehingga tidak ada kendala dalam proses pencairan nantinya," pungkasnya.(PS/BERMAWI)
