POSKOTASUMATERA.COM-DAIRI-Sebelum Gas LPG 3 kg yang bersubsidi di Dairi dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, aktivis Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) akan tetap menyoroti atau teriak-teriak menyuarakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi karena para Agen dan pangkalan Gas LPG bersubsidi itu adalah hak masyarakat yang membutuhkannya.
Hal itu disampaikan Sekda DPD JPKP Kabupaten Dairi, Robinson Simbolon kepada wartawan di Rumah Sakit Umum Sidikalang, usai pendampingan terhadap salah seorang warga miskin yang menjalani perawatan di RSUD Sidikalang, Kamis (28/5/2020).
Disebutkan Simbolon lagi, kondisi harga barang bersubsidi itu sudah 1 tahun lebih berlangsung, namun hingga kini Pemkab Dairi terkesan diam dan tak peduli, hingga Relawan JPKP sangat kesal, baik terhadap Pemkab Dairi maupun terhadap PT.Pertamina (persero) Region I Medan.
Salah satu penyebab tingginya harga Gas bersubsidi Lpg 3 Kg di wilayah Kabupaten Dairi adalah ulah salah satu agen LPG 3 Kg yakni Agen PT. MKG yang nyata-nyata telah mengelabui masyarakat dan Pemkab Dairi, dengan bertindak sesuka hati dengan menabrak sejumlah aturan baik aturan Pemerintah, maupun Aturan yang dibuat oleh Pertamina.
Salah satu aturan yang dilanggar adalah dengan menaikkan harga tebus Pangkalan binaannya dengan berbagai alasan, termasuk menghentikan pasokan Gas LPG 3 kg ke sejumlah Pangkalan binaannya tanpa melakukan pemberitahuan resmi dan membuka sejumlah Pangkalan baru di satu kecamatan tanpa ada Rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
"Relawan JPKP sudah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin tanpa pamrih. Bahkan saya telah bertemu langsung dengan Bupati Dairi DR.Eddy Keleng Ate Berutu di Pendopo atau diperumahannya, menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat pengguna gas bersubsidi Lpg 3 kg tersebut," katanya.
Dalam pertemuannya dengan Bupati Dairi, DR.Eddy Keleng Ate Berutu, beliau berjanji, akan secepatnya menyelesaikan permasalahan Gas bersubsidi itu, dengan mengundang PT. Pertamina Region I Medan dan pihak Agen yang terkesan suka–sukanya menaikkan harga yang sudah ditentukan oleh Pemkab Dairi.
"Kesannya mereka menganggap bagaikan pedagang barang Non Subsidi. Yang pasti, sebelum harga gas bersubsidi LPG 3 kg di Kabupaten Dairi ini belum terkendali, hingga harganya sesuai HET, kita akan terus dan terus berteriak, sebab kita tidak memiliki beban, atau pun kepentingan pribadi maupun golongan, yang kita perjuangkan adalah hak masyarakat kurang mampu," tegas Robinson Simbolon. (PS/K.TUMANGGER)
