POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-DPRD Sumut minta Pemprovsu, kabupaten/kota mengambil langkah cepat menyambut kehidupan baru (new normal) di masa pandemi Covid-19, dengan prioritaskan pemeriksaan rapid test (tes cepat) dan protokol kesehatan.
“Harus dilakukan action, DPRD minta prioritaskan rapid test dan protokol kesehatan, terutama di tempat keramaian, dan di semua daerah yang diduga rawan Covid-19, ” kata anggota DPRD Sumut, Benny Sihotang (foto) kepada wartawan Rabu (17/6/2020).
Politisi Gerindra ini merespon new normal dan langkah Pemko Medan yang akan melakukan rapid test massal kepada warga kota Medan dalam waktu dekat.
Menurut Benny, pemeriksaan massal dengan tetap menjaga protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai pandemi Covid-19.
Pandemi itu selama beberapa bulan sudah membuat warga di 21 kecamatan stres, jenuh, dan bosan karena mematuhi anjuran tinggal di rumah tanpa ada kepastian
“Warga tak bisa berlama-lama terkungkung di rumah, mereka cari uang hari ini untuk kebutuhan hari itu juga,” ujar anggota dewan dapil Medan B atau Sumut 2 ini.
Tidak Boleh Dipisahkan
Di lain pihak Benny menyarankan, rapid test dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan hendaknya dilakukan sejalan dengan rencana pemerintah memberlakukan new normal.
Artinya, menurut Benny, tidak boleh dipisahkan. Akhiri masa stay at home, laksanakan new normal, tetapi maksimalkan rapid test dan protokol kesehatan.
“Perbanyak pengadaan masker, hand sanitizer, kalau boleh anjurkan warga bawa hand santizer sendiri,” katanya,
“Dengan demikian, warga bisa beraktifitas dan ekonomi yang terpuruk karena Covid-19 dapat menggeliat kembali,” ujarnya.
Pemeriksaan rapid test menurut Beny perlu harus di 21 kecamatan di Medan yang sudah masuk zona merah.
Ini dimaksudkan agar dapat dipetakan tingkat kerawanan dan dapat diketahui pencegahan dan langkah penyebarannya.
Selain itu, dapat diketahui secara akurat wilayah mana yang memiliki tingkat penularan yang tinggi.
Menyinggung rapid test, Benny meminta Plt Walikota Medan segera memerintahkan aparatnya mulai dari camat hingga kepala lingkungan dibantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 untuk bekerja lebih terukur, cepat dan tuntas.
“Saya kira lebih cepat lebih baik, kita fokus pada dua hal, warga bebas beraktifitas dan roda ekonomi berputar kembali,” katanya.
Menyebut soal anggaran, Benny mengusulkan dari jenis bantuan yang diterima masyarakat, hendaknya tidak harus sama.
“Kalau di Pemprovsu kan macam-macam, ada tunai, sembako, begitu juga dari bantuan pemerintah pusat,” katanya.
“Nah, saran saya, Pemko Medan tak usah lagi bantu dengan uang atau sembako. Lihatlah, banyak warga yang lebih sekali terima bantuan, kan tidak merata bagi yang belum dapat,” ujarnya.
Dia menyarankan kalau memungkinkan bantuan yang digulirkan Pemko berbentuk pengadaan, pelatihan, penanganan dan biaya pemeriksaan rapid test massal.
“Kalau di Pemprovsu yang bersiap menggulirkan bantuan tahap II, saya usulkan jenis bantuannya berbeda dari tahap I. Artinya, kita fokus pada upaya penanganan, edukasi dan sosialisasi dan rapid test,” katanya.
“DPRD Sumut siap memfasilitasi jika perlu ada refocusing lagi untuk dana rapid test agar new normal benar-benar mengakhiri pandemi Covid-19,” pungkasnya..(PS/GIBSON MARBUN)
