POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-DPRD Sumut menyebut sejumlah nama perusahaan ikut menyumbangkan bantuan dari pihak ketiga ke tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, namun tak jelas apakah sudah disalurkan atau belum.
"Ada minyak dari PT Musim Mas, lalu ada bantuan sembako dari perusahaan perkebunan di Labura, dan ada bantuan alat pelindung diri (APD) dari sejumlah perusahaan," kata anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga (foto) di Medan, Rabu (17/6/2020).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoal peran sejumlah orang yang masuk ke tim GTPP namun wewenangnya melampaui bidang tugas lainnya, terkait penerimaan bantuan sembako dari pihak ketiga untuk warga terdampak Covid-19.
Terhadap hal itu, Sekretris Fraksi Persatuan dan Keadilan Bangsa ini mengaku memiliki laporan tentang daftar nama penyumbang bantuan, yang hingga kini tak jelas apakah sudah disalurkan atau bagaimana.
"Entah ditumpuk, entah dimasukkan dalam kelompok bantuan yang disebut dari Pemprovsu, sampai kini kita belum mendapat jawaban," ujarnya.
Zeira mengaku, laporan-laporan rinci penyumbang bantuan itu sudah disampaikan ke GTPP, namun tak ada jawaban.
Dia juga mensinyalir, dengan tertutupnya informasi siapa nama penyumbang bantuan, ada bantuan yang harusnya dari pihak ketiga, bisa jadi disebutkan kemudian bantuan nontunai dari GTPP Pemprovsu, yang dananya bersumber dari refocusing.
"Kami sudah cek ke berbagai daerah penerima bantuan GTPP, ada yang berat sembakonya berkurang sekilo, ada juga bantuan yang tidak dibubuhi tulisan apakah dari pihak ketiga atau murni dari APBD refocusing," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ini.
Bingung
Sewaktu berada di Samosir, Zeira melihat bantuan belum disalurkan, dan ada laporan bantuan yang tak dibubuhi tulisan mau disalurkan ke warga. "Kita bingung ini bantuan dari mana?" ujarnya.
Terkait dengan peran ketiga termasuk kontraktor pengadaan barang dan jasa, Zeira Salim mengaku sudah memanggil Ketua Pelaksana GTPP Riadil Akhir untuk memanggil rekanan yang memenangkan lelang.
"Sejumlah kontraktor datang, dan saya tanyai satu per satu, mereka saling buang badan terkait kurangnya berat beras, gula dan jumlah mi instan," katanya.
Yang mengherankan, sebut Zeira, Riadil bilang pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan secara Penunjukan Langsung (PL), bukan melalui proses tender sebagaimana dilazimkan.
Jika sudah seperti ini, Zeira khawatir, bakal terjadi permainan besar-besaran dalam penyaluran jumlah sembako, tumpang tindih bantuan pihak ketiga dengan bantuan murni dari GTPP.
Apalagi, dalam waktu dekat, akan turun bantuan tahap II dari tiga tahap dari refocusing anggaran sebesar Rp1,5 triliun dari APBD 2020.
Skema rancangan anggaran tersebut dilakukan sebanyak tiga tahap, mulai April-Juni, Juli-September sampai Oktober-Desember. Tahap pertama, disediakan Rp502,1 miliar.
Namun anehnya, tanpa alasan yang jelas, bantuan tahap II ini akan disertakan sekaligus dengan bantuan tahap III melalui kerja sama GTPP.
"Ini berbahaya, makin rawan, karena tahap I saja penuh masalah," ujarnya.
Sejak awal, Zeira menjadi anggota dewan satu-satunya yang menolak dibentuknya GTPP dengan melibatkan mantan anggota dewan, karena dikhawatirkan akan membawa masalah baru.
Alasan penolakan karena takut bahwa dewan sudah melegitimasi bantuan itu, tetapi kenyataannya ada "permainan" dalam penyaluran bantuan.
Kendati demikian, Zeira berharap Gubsu untuk cermat dan memilih orang-orang yang tepat dalam mengurus, menyalurkan dan menangani bantuan Pemprovsu untuk warga terdampak Covid-19. "Apalagi, dalam beberapa hari lagi KPK akan turun ke Medan, " ingatnya. (PS/GIBSON MARBUN)
