POSKOTASUMATERA.COM - SAMOSIR - Komisi I DPRD Samosir melakukan rapat kerja terkait banyaknya tunggakan pada dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Rapat bersama Kepala Dinas PPAMD Kabupaten Samosir, Camat, Pendamping Desa dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) se-Kabupaten Samosir dan Ketua Bandan Kerjasama antar Desa itu berlangsung, Kamis (16/7) di Gedung Dewan setempat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasib Simbolon selaku pimpinan rapat menyapaikan rapat tersebut bertujuan untuk mecari solusi terkait tunggakan dana bergulir di setiap kecamatan yang mengakibatkan perputaran dananya tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.
"Jadi nanti tolong disampaikan apa kendalanya, dan tindakan yg sudah dilakukan oleh PPAMD bersama UPK dalam melakukan Penagihan, sehingga kita bisa mencari solusi terbaiknya" ujar Nasip.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I, Saurtua Silalahi mengatakan bahwa sebagai fungsi pengawadan, mereka meminta agar cara pengelolaan dana bergulir tersebut dijelaskan. Termasuk metode bagi hasilnya, dan persenan beban bunga pinjaman.
"Yang perlu diperhatikan agar semua tunggakan segera ditagih, sehingga dana itu bisa dipakai atau digulirkan kepada orang memerlukan," ujar Saurtua Silalahi.
Kadis PPAMD Kabupaten Samosir, menjelaskan bahwa kendala dalam pengelolaan SPP karena belum adanya regulasi atau peraturan baru dalam pengelolaan SPP, baik pengawasan maupun pembinaan usaha.
"Saat ini kita sedang melakukan inventarisasi kelompok SPP yg masih berjalan dan akan melakukan musyawarah untik periodisasi pengurus". Jelasnya.
