Gumana Lubis
POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN- Ketua Umum DPP PDIP
Megawati Soekarno Putri diminta menindak tegas Djarot Saiful Hidayat karena
dinilai membahayakan kebesaran partai atas statemen miringnya ke Plt Walikota
Medan Ir Akhyar Nasution.
“Kami meminta Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati
Soekarno Putri menindak tegas Djarot Saiful Hidayat karena statemennya
membahayakan kebesaran partai dan melampuai kewengan Ketua Umum dalam
menyampaikan calon Kepala Daerah yang akan diusung,” kata Eksponden 98 PDI
Perjuangan Gumana Lubis dalam konfrensi persnya, Selasa (28/7/2020) di Kafe Pos
Kupi Jalan Karya Wisata No. 56 Medan Johor.
Gumana Lubis yang juga Ketua PAC PDIP Medan Johor
ini menyanggah Djarot Saiful Hidayat atas statemennya beberapa waktu lalu yang
dituding mencela dan merendahkan Ir Akhyar Nasution yang pernah menjadi kader
partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.
“Kami para kader PDI pro Munas 96-98 dalam Forum
Eksponden 98 PDI Perjuangan sangat mengutuk dan menilai tidak pantas
merendahkan Akhyar Nasution karena pernah menjadi kader berkinerja baik dan
melakukan kerja,” katanya.
Dia menyampaikan, atas tudingan Djarot ke Akhyar
Nasution tersangkut hukum yang dihubungkan dengan statemen PDIP tak mendukung
Akhyar dalam Pilkada Kota Medan dinilai bukan kewenangan mantan Gubernur DKI
Jakarta ini yang menyampaikannya ke publik.
“Sangat tidak pantas diumbar ke publik soal
dukungan calon kepala daerah semnetara DPP PDIP belum ada menetapkan nya. Djarot
kami nilai zolim yang bisa saja hal ini terjadi lagi di kemudian hari menimpa kader
lain,” tegas Gumana Lubis.
Gumana menilai Akhyar Nasution merupakan kader
senior bagi mereka yang ikut berjuang bersama Partai itu dengan garis keturunan
dari ayah yang pernah menjabat pengurus PDI pada tahun 1980 serta Tokoh GMNI
dan Marheanisme. Djarot diminta tak sembarangan berstatemen hingga mengganggu
keutuhan partai.
Tentang dukungan PKS-Demokrat pada Akhyar
Nasution, Gumana Lubis menilai sesuatu yang sah dan tak tergolong menghianati
partai, karena pada beberapa daerah juga ada koalisi PDIP dengan partai-partai
lain juga.
Seperti diberitakan Plt
Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan sejumlah alasan
pihaknya tidak mengusung Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution di Pilkada Medan
2020.
Menurutnya,
Akhyar memiliki sejumlah 'dosa' masa lalu. Djarot menegaskan, PDIP melakukan
seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah. “Mereka yang memiliki
persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan. PDIP belajar dari kasus korupsi
berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot
Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan
Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum
ke yang lain," kata Djarot, Sabtu (25/7/2020).
Selain itu, Djarot,
menyinggung Akhyar yang pernah diperiksa Polda Sumut terkait dugaan
penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 senilai Rp 4,7
miliar
"Betapa bahayanya
ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai
tersebut (Demokrat), yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada
korupsi’ yang pernah menjadi slogan partai tersebut," sindirnya.
Anggota Komisi II DPR RI
ini mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin kepada Akhyar Nasution
yang telah berpindah menjadi kader Partai Demokrat. "Partai akan
memberikan sanksi disiplin, karena anggota Partai tidak boleh memiliki
keanggotaan ganda dengan partai lain," bebernya. (PS/RED)