Soal Tudingan Miring ke Akhyar, Ketua Umum DPP PDIP Diminta Tindak Tegas Djarot Saiful Hidayat

/ Rabu, 29 Juli 2020 / 04.35.00 WIB

Gumana Lubis

POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN- Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri diminta menindak tegas Djarot Saiful Hidayat karena dinilai membahayakan kebesaran partai atas statemen miringnya ke Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution.

“Kami meminta Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri menindak tegas Djarot Saiful Hidayat karena statemennya membahayakan kebesaran partai dan melampuai kewengan Ketua Umum dalam menyampaikan calon Kepala Daerah yang akan diusung,” kata Eksponden 98 PDI Perjuangan Gumana Lubis dalam konfrensi persnya, Selasa (28/7/2020) di Kafe Pos Kupi Jalan Karya Wisata No. 56 Medan Johor.

Gumana Lubis yang juga Ketua PAC PDIP Medan Johor ini menyanggah Djarot Saiful Hidayat atas statemennya beberapa waktu lalu yang dituding mencela dan merendahkan Ir Akhyar Nasution yang pernah menjadi kader partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.

“Kami para kader PDI pro Munas 96-98 dalam Forum Eksponden 98 PDI Perjuangan sangat mengutuk dan menilai tidak pantas merendahkan Akhyar Nasution karena pernah menjadi kader berkinerja baik dan melakukan kerja,” katanya.  

Dia menyampaikan, atas tudingan Djarot ke Akhyar Nasution tersangkut hukum yang dihubungkan dengan statemen PDIP tak mendukung Akhyar dalam Pilkada Kota Medan dinilai bukan kewenangan mantan Gubernur DKI Jakarta ini yang menyampaikannya ke publik.

“Sangat tidak pantas diumbar ke publik soal dukungan calon kepala daerah semnetara DPP PDIP belum ada menetapkan nya. Djarot kami nilai zolim yang bisa saja hal ini terjadi lagi di kemudian hari menimpa kader lain,” tegas Gumana Lubis.

Gumana menilai Akhyar Nasution merupakan kader senior bagi mereka yang ikut berjuang bersama Partai itu dengan garis keturunan dari ayah yang pernah menjabat pengurus PDI pada tahun 1980 serta Tokoh GMNI dan Marheanisme. Djarot diminta tak sembarangan berstatemen hingga mengganggu keutuhan partai.

Tentang dukungan PKS-Demokrat pada Akhyar Nasution, Gumana Lubis menilai sesuatu yang sah dan tak tergolong menghianati partai, karena pada beberapa daerah juga ada koalisi PDIP dengan partai-partai lain juga.

Seperti diberitakan Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya tidak mengusung Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution di Pilkada Medan 2020.

Menurutnya, Akhyar memiliki sejumlah 'dosa' masa lalu. Djarot menegaskan, PDIP melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah. “Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan. PDIP belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," kata Djarot, Sabtu (25/7/2020).

Selain itu, Djarot, menyinggung Akhyar yang pernah diperiksa Polda Sumut terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 senilai Rp 4,7 miliar

"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut (Demokrat), yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan partai tersebut," sindirnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin kepada Akhyar Nasution yang telah berpindah menjadi kader Partai Demokrat. "Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota Partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," bebernya. (PS/RED)

Komentar Anda

Terkini: