POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatera Utara (Sumut) Kembali menggelar Unjuk rasa menolak undang undang Omnibus Law Cipta Kerja, di Tugu Titik Nol Kantor Pos Kota Medan Jalan Balai Kota, Kamis (5/11/2020).
Aksi tersebut dilakukan sebagai langkah ataupun upaya penolakan UU omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada tanggal 5 Oktober lalu.
"kita sendiri telah mengetahui UU Cipta Kerja telah diberikan nomor, Artinya akan berlaku dan akan dijalankan sesuai dengan apa yang termaktub didalamnya. Kami melihat bahwa perlawan harus dibesarkan," Kata pimpinan aksi Halim Sembiring.
Selain itu, AKBAR Sumut menganggap penolakan omnibus law yang terjadi diseluruh indonesia membuktikan bahwa Undang undang tersebut tidak mewakil kepentingan rakyat.
"Gelombang penolakan ini haruslah diteruskan dan diperbesar. Kami tidak akan berhenti hingga undang undang cipta kerja ditarik karena tidak layak diperlakukan dibumi pertiwi indonesia," sebut Halim.
Dijelaskan, Undang undang dengan metode omnibus law pertama kali dipakai di indonesia. yang mana mengumpulkan sebabyak 71 undang undang.
"Secara garis besar kita dapat memahami bahwa kepantingan undang undang ini bukan untuk kepentingan rakyat secara luas, akan tetapi ini hanya kepentingan sebagian rakyat indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut Halim menyebutkan, Pembuatan UU Omnibus Law tidak menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pengupahan ketenagakerjaan dan juga masalah sumber daya alam yang ada di indonesia.
"Pengerjaan yang terburu buru menunjukkan undang undang ini adalah produk yang asal jadi, pemerintah menunjukkan ketidak seriusannya dalam membuat kebijakan. Sehingga terjadi kesalahan redaksi didalamnya, dan hal tersebut tidak membuat kita kaget," terangnya.
"karena sebenarnya subtansi seperti yang kita utarakan pada aksi sebelumnya bahwa produk ini tidak mewakili kepentingan rakyat indonesia ini hanya mewakili kepentingan elit dan oligarki," tutupnya. (PS/AJI LINGGA)
