POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan Arteria Dahlan, meminta pasangan pemenang Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang harus didiskualifikasi.
Hal ini disampaikannya setelah menyampaikan semua bukti temuan politik uang yang terjadi dalam Pilkada Samosir dihimpun dari 9 kecamatan dan dari 128 desa yang ada di Kabupaten Samosir.
"Vandiko harus didiskualifikasi dan penyelenggara pemilu harus menunda penetapan pemenangan pemilu di Samosir, "kata Arteria yang juga anggota Komisi III DPR RI di kantor PDI Perjuangan Sumut, Rabu (16/12/2020).
Selain menunda penetapan pemenang dan mendiskualifikasi Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang yang diusung 17 anggota DPRD Samosir, Arteria juga meminta Mabes Polri segera memeriksa Kapolres Samosir, AKBP M Saleh yang membiarkan maraknya politik uang di Samosir. Padahal, diakui Arteria calon bupati yang diusung PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon juga calon Bupati petahana pada pilkada Samosir sudah menyampaikannya maraknya politik uang kepada Kapolres.
"Yang pasti kami dari DPP PDI Perjuangan meminta DKPP memeriksa seluruh Komisioner KPU Samosir dan Bawaslu Samosir, kami menduga kedua lembaga ini ada persekongkolan dalam penyelenggaran Pilkada di Samosir, Pak Rapidin sudah beritahukan berbagai kecurangan kepada Kapolres tapi tidak ada tindakan tegas. Ini ada apa dengan kepolisian,"tambahnya.
Bahkan, Arteria juga meminta supaya PPATK juga memeriksa aliran rekening para tim pemenangan hingga para anggota DPRD Samosir yang mendukung pasangan Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang. Agar semua bisa diusut dari mana saja asal uang yang digunakan dalam pemenangan untuk Paslon yang mereka dukung.
Sementara itu, Rapidin Simbolon paslon yang diusung partai berlambang banteng tersebut saat diminta keterangannya mengatakan semua proses yang berjalan sepenuhnya diserahkan kepada DPP PDI Perjuangan. "Semua proses sudah kami serahkan ke DPP, agar kita semua ikut mengawal demokrasi yang bersih dari praktik yang bisa merugikan rakyat," tutupnya. (PS/AJI LINGA)
