POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN, Sejumlah pekerjaan rumah pemerintah Jokowi Widodo- Ma'aruf Amin terkait penyelesaian kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di tanah air mulai mendapat sorotan.
Apalagi permasalan yang terjadi dari Sabang sampai Merauke itu, dinilai tidak kunjung jelas penyelesaiannya.
Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Aktivis Aktivis Mahasiswa Peduli HAM M Julianda, Selasa (8/12/2020).
Dikatakan, Sampai sekarang tidak ada satupun kasus HAM yang diselesaikan oleh Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
"Yang terjadi baru baru ini adalah kasus pembakaran secara brutal terhadap anggota ormas, hingga meyebabkan enam orang meninggal dunia tanpa alasan yang jelas," sebut Julianda.
Lebih lanjut, Julianda mengungkapkan, beberapa kasus unjuk rasa mahasiswa yang sering berujung ricuh, menurutnya hal tersebut merupakan sebagai pelanggaran HAM, apalagi melihat tindakan represhif yang dilakukan aparat penegak hukum tanpa alasan yang jelas.
"Konstitusi Negara telah mengatur tentang penyampaian pendapat dimuka umum, menurut kami ini merupakan bagian dari pelanggaran HAM, dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 sudah sangat jelas disebutkan," ujarnya.
Selain itu, Julianda mengajak semua eleman yang berfokus dalam gerakan sosial untuk bergabung dan menyuarakan kasus pelanggran HAM yang ada di Indonesia pada 10 Desember nanti.
"Kami dari Aliansi Aktivis Peduli HAM, mengajak rekan rekan juang semua untuk berjuang bersama menyuarakan ini," pungkasnya. (PS/AJI LINGGA)
