POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Wakil Ketua KPK RI Lili
Pintauli Siregar menyatakan lembaga nya mendorong 34 pemerintah daerah (Pemda)
di wilayah Provinsi Sumut meningkatkan jumlah sertifikasi atau bidang aset tanah
milik Pemda guna terjaminya hak atas aset itu.
“Perlunya peningkatan
sertifikasi tanah tersebut agar ada kepastian kepemilikan tanah, dan untuk
penyelamatan aset tanah Pemda, serta agar terealisasi sertifikasi 1 juta bidang
tanah tahun 2024 sebagaimana yang ditargetkan Presiden RI Joko Widodo,” kata Lili
Pintauli Siregar, Rabu (2/12/2020) di Rapat koordinasi Cegah Korupsi bertajuk ‘Optimalisasi
Penerimaan Pajak Daerah dan Optimalisasi Aset di Provinsi Sumut’
Acara ini digelar di
Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan yang dihadiri Irjen
Kementerian ATR/BPN Sunraizal , Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kakanwil BPN
Sumut Dadang Suhendi dan Walikota serta Bupati se Sumut bersama unsur
kepolisian dan BUMN.
Dijelaskan Lili Pintauli,
perlunya peningkatan sertifikasi tanah tersebut agar ada kepastian kepemilikan
tanah, dan untuk penyelamatan aset tanah Pemda, serta agar terealisasi
sertifikasi 1 juta bidang tanah tahun 2024 sebagaimana yang ditargetkan
Presiden RI Joko Widodo.
Mantan Komisioner LPSK RI
ini mengatakan, dari total 38.810 bidang tanah 34 Pemda di Sumut, masih baru
8.991 bidang tanah yang bersertifikat hingga posisi per 28 November 2020.
Hingga posisi 31 Desember 2019, baru 6.462 jumlah bidang tanah yang telah
bersertifikat.
“Dari Januari-30 November
2020, jumlahnya sebanyak 2.529 bidang. Sayangnya jumlah itu belum memenuhi
target sertifikasi tanah Pemda di Sumut untuk tahun 2020 sebanyak 3.400 bidang.
Padahal tinggal 29 hari lagi tahun 2020 ini akan berakhir,” terangnya.
Dijelaskannya, periode
Januari-30 November 2020 itu, total luas tanah 34 Pemda di Sumut yang
bersertifikat sekitar 8,784 juta ha dengan nilai sekitar Rp 1,006 triliun.
Adapun progres
sertifikasi beberapa Pemda di Sumut, di antaranya Pemprov Sumut dari total
2.098 bidang tanah, total bersertifikat 433, Pemkab Deli Serdang 954 (553),
Pemkab Karo 1.427 (126), Pemkab Humbang Hasundutan 1.296 (228), Pemkab
Labuhanbatu 1.726 (128), dan Pemko Tanjungbalai 1.937 (240).
Sementara Irjen
Kementerian ATR/BPN, Sunraizal bersama Kakanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi,
menyerahkan sejumlah sertifikat tanah kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dan
kepada sejumlah bupati/wali kota. Dalam Rakor itu, diserahkan juga Prasarana,
Sarana dan Utilitas (PSU) dari 9 pengembang kepada 9 kepala derah.
Nilai PSU sepanjang tahun
2020 yang diserahkan senilai Rp 207 miliar.
Adapun jenis PSU yang
diserahkan antara lain berupa jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air
limbah, jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase, dan tempat
pembuangan sampah dan sebagainya.
Irjen Kementerian ATR/BPN
Sunraizal mengatakan, hal-hal penting yang harus dipastikan oleh pemda sebelum
mendaftarkan legalisasi aset, seperti batas patok lahan dan penguasaan aset.
Sunraizal berharap target yang diberikan Presiden Jokowi terkait legalisasi
seluruh aset pemda dapat terealisasi di tahun 2024.
INTRUKSI PRESIDEN
Di Jakarta Presiden Joko
Widodo (Jokowi) bertemu dengan para pegiat reformasi agraria hari ini. Dalam
pertemuan ini, Jokowi ingin mengetahui berbagai persoalan yang ada di lapangan
serta menemukan solusi yang disepakati bersama.
Jokowi ingin adanya
percepatan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. "Ini agar
betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan
dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam
menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," kata Jokowi, Kamis
(3/12/2020).
Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko mengatakan, pemerintah maupun para pegiat yang hadir dalam pertemuan
berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala
yang dihadapi di lapangan.
"Siang hari ini
Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma
agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden tadi telah meminta
bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah
mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan
timeline dengan target tertentu," ujarnya selepas pertemuan di Istana
Merdeka, Jakarta.
Sementara, Menteri Agraria
dan Tata Ruang Sofyan Djalil menerangkan, pihaknya akan segera melakukan
identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dengan
para pegiat dalam pertemuan itu. Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas
kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih
dahulu.
"Kita akan
identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan
sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan
menjadi model untuk menyelesaikan hal lain," tuturnya. (PS/RED/NET)