KPK Mendorong Peningkatan Jumlah Sertifikat Aset Pemda di Sumut Guna Terjaminnya Hak

/ Jumat, 04 Desember 2020 / 00.27.00 WIB
 

POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar menyatakan lembaga nya mendorong 34 pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Sumut meningkatkan jumlah sertifikasi atau bidang aset tanah milik Pemda guna terjaminya hak atas aset itu.

 

“Perlunya peningkatan sertifikasi tanah tersebut agar ada kepastian kepemilikan tanah, dan untuk penyelamatan aset tanah Pemda, serta agar terealisasi sertifikasi 1 juta bidang tanah tahun 2024 sebagaimana yang ditargetkan Presiden RI Joko Widodo,” kata Lili Pintauli Siregar, Rabu (2/12/2020) di Rapat koordinasi Cegah Korupsi bertajuk ‘Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Optimalisasi Aset di Provinsi Sumut’

 

Acara ini digelar di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan yang dihadiri Irjen Kementerian ATR/BPN Sunraizal , Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kakanwil BPN Sumut Dadang Suhendi dan Walikota serta Bupati se Sumut bersama unsur kepolisian dan BUMN.

 

Dijelaskan Lili Pintauli, perlunya peningkatan sertifikasi tanah tersebut agar ada kepastian kepemilikan tanah, dan untuk penyelamatan aset tanah Pemda, serta agar terealisasi sertifikasi 1 juta bidang tanah tahun 2024 sebagaimana yang ditargetkan Presiden RI Joko Widodo.

 

Mantan Komisioner LPSK RI ini mengatakan, dari total 38.810 bidang tanah 34 Pemda di Sumut, masih baru 8.991 bidang tanah yang bersertifikat hingga posisi per 28 November 2020. Hingga posisi 31 Desember 2019, baru 6.462 jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat.

 

“Dari Januari-30 November 2020, jumlahnya sebanyak 2.529 bidang. Sayangnya jumlah itu belum memenuhi target sertifikasi tanah Pemda di Sumut untuk tahun 2020 sebanyak 3.400 bidang. Padahal tinggal 29 hari lagi tahun 2020 ini akan berakhir,” terangnya.

 

Dijelaskannya, periode Januari-30 November 2020 itu, total luas tanah 34 Pemda di Sumut yang bersertifikat sekitar 8,784 juta ha dengan nilai sekitar Rp 1,006 triliun.

Adapun progres sertifikasi beberapa Pemda di Sumut, di antaranya Pemprov Sumut dari total 2.098 bidang tanah, total bersertifikat 433, Pemkab Deli Serdang 954 (553), Pemkab Karo 1.427 (126), Pemkab Humbang Hasundutan 1.296 (228), Pemkab Labuhanbatu 1.726 (128), dan Pemko Tanjungbalai 1.937 (240).

 

Sementara Irjen Kementerian ATR/BPN, Sunraizal bersama Kakanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi, menyerahkan sejumlah sertifikat tanah kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dan kepada sejumlah bupati/wali kota. Dalam Rakor itu, diserahkan juga Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari 9 pengembang kepada 9 kepala derah.

 

Nilai PSU sepanjang tahun 2020 yang diserahkan senilai Rp 207 miliar.

Adapun jenis PSU yang diserahkan antara lain berupa jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase, dan tempat pembuangan sampah dan sebagainya.

 

Irjen Kementerian ATR/BPN Sunraizal mengatakan, hal-hal penting yang harus dipastikan oleh pemda sebelum mendaftarkan legalisasi aset, seperti batas patok lahan dan penguasaan aset. Sunraizal berharap target yang diberikan Presiden Jokowi terkait legalisasi seluruh aset pemda dapat terealisasi di tahun 2024.

 

INTRUKSI PRESIDEN

Di Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para pegiat reformasi agraria hari ini. Dalam pertemuan ini, Jokowi ingin mengetahui berbagai persoalan yang ada di lapangan serta menemukan solusi yang disepakati bersama.

 

Jokowi ingin adanya percepatan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. "Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," kata Jokowi, Kamis (3/12/2020).

 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah maupun para pegiat yang hadir dalam pertemuan berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.

 

"Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu," ujarnya selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.

 

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menerangkan, pihaknya akan segera melakukan identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dengan para pegiat dalam pertemuan itu. Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.

 

"Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain," tuturnya. (PS/RED/NET)

Komentar Anda

Terkini: