POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Menilik operasional Madrasasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan memang tak akan lepas dengan tanda tanya besar. Sekolah Agama Islam yang dikelola Badan Penyelenggara diketuai Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakan Kemenag) Kota Medan ini sering membuat salah persepsi Wali Murid dalam menyekolahkan anaknya.
Sekolah Swasta ini memang seolah Sekolah Negeri karena banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Sekolah Tingkat Atas Islam yang didirikan pada tahun 2010 ini. Sebut saja Kepala Madrasahnya. Kepala Sekolah MAPN 4 Medan ini tercatat merupakan ASN di Lingkungan Kemenag Kota Medan dengan status Pegawai Negeri Sipil, namun Surat Keputusan Pengangkatannya diteken Ketua Badan Penyelenggara.
“Kepala MAPN 4 Medan PNS di lingkungan Kemenag Medan, namun anehnya SK nya diteken Ketua Badan Penyelenggara MAPN 4 Medan yang juga Kakan Kemenag Medan. Ini Sekolah Negeri apa swasta sih,” kata sumber wartawan, Selasa (2/2/2021) menanggapi status MAPN 4 Medan.
Penyebutan Persiapan Negeri dalam nama Sekolah Swasta Aliyah yang berdomisili di Jalan Jala Raya Perumahan Griya Martubung Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan memang amat menggiurkan bagi Orangtua dan Calon Siswa. Namun apa daya, kata Persiapan Negeri yang digaungkan sejak awal berdirinya Madrasah Aliyah Swasta ini di tahun 2010 hingga kini tak kunjung menjadi Sekolah Negeri.
“Kami sejak masuk sekolah mengira, MAPN 4 Medan ini sekolah negeri, tapi hingga tamat statusnya tak kunjung menjadi Negeri. Kalau saya pikir-pikir kok bisalah dibuat kata kata persiapan Negeri, buat aja Madrasah Swasta kenapa,” tanya salah satu Alumni MAPN 4 Medan yang namanya enggan disebut, Selasa (2/2/2021).
Browsing redaksi poskotasumatera.com di laman https: //referensi.data.kemdikbud.go.id/ diketahui penulisan MAPN 4 Medan adalah Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Negeri (MAS PN) 4 Medan dengan NPSN 60728333 yang berstatus Swasta.
Selain, mempekerjakan PNS di operasional sekolah, MAPN 4 Medan juga mendapat fasilitas wah lainnya seperti penggunaan lahan Fasilitas Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diserahkan Perumnas Griya Martubung ke Pemko Medan. MAPN 4 Medan juga menerima dana hibah yang terbilang besar dari Pemko Medan, lain lagi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta berbagai kutipan dari siswa-siswi nya.
Penggunaan Fasum yang diserahkan Deplover Griya Martubung ke Pemko Medan oleh Pengelola MAPN 4 Medan dibenarkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemko Medan melalui Kabid Aset Pemko Medan Sumiadi.
Kepada wartawan, Jumat (29/1/2021) Sumiadi mengaku, 7.000 meter persegi lahan MAPN 4 Medan adalah lahan yang diberi oleh pengembang perumahan kepada Pemko Medan guna Fasilitas Umum. “Memang lahan MAPN 4 Medan adalah lahan yang diserahkan Perumahan Griya Martubung ke Pemko Medan,” kata Sumiadi.
Menyangkut dana hibah Pemko Medan ke MAPN 4 Medan, salah seorang pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemko Medan mengaku, tak mengetahui pasti nilai hibahnya namun saat ini dikelola oleh masing-masing SKPD yang membidangi pendidikan dan agama. “Saat ini dikelola masing-masing SKPD,” ujarnya singkat.
Kakan Kemenag Medan Dr H Impun Siregar MA hingga berita ini ditayangkan masih bungkam atas konfirmasi poskotasumatera.com. Konfirmasi via Whats App yang dilayangkan tak berbalas, meski tanda hijau centang dua terlihat di laman WA pejabat ini.
Kilas balik, Madrasah swasta dengan nama MAPN 4 Medan ini didirikan Tahun 2010 saat Kakan Kemenagnya dijabat Abdul Rahim (sekarang salah satu Dosen di UIN,red). Saat pembentukan Madrasah Persiapan Negeri (MAPN 4) Medan tersebut, rencananya akan segera di urus statusnya menjadi Negeri. Sementara pengurusan status penegeriannya, Kakan Kemenag dimasa itu membentuk Badan Penyelenggara untuk mengelola Madrasah swasta itu.
Sejak berdiri 2010 sampai sekarang telah berganti beberapa nama yang menjadi Ketua badan penyelenggara di Madrasah swasta itu. Saat ini Ketua badan penyelenggaranya dijabat Dr H Impun Siregar MA yang juga Kakan Kemenag Kota Medan.
Setelah
lebih kurang 11 Tahun oprasional MAPN 4 Medan, anehnya status Masrasah tersebut
tetap juga menjadi swasta, peningkatan status menjadi Negeri sepertinya cuma
isapan jempol belaka. (PS/TIM)
