POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Tegang !! Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, di Ruang Komisi E, Selasa (16/03), sempat tegang dan terjadi gebrak meja.
Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut memicu ketegangan yang dinilai Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan, Poaradda Nababan sangat tidak layak untuk dilontarkan.
Adapun kekesalan itu prihal pernyataan Syaifuddin, yang mengatakan kepada para anggota dewan bahwa dirinya sebagai Profesor, berdiri saja dibayar Rp 1,2 juta.
“Tolong kepada Pak Kadis, agar tidak mengulangi lagi pernyataan itu sebab dalam rapat ini, kami perlu pemaparan program kerja dinas Bapak,” ucap Poaradda mengingatkan Kadisdik tersebut.
Namun himbauan dewan yang juga dokter ahli bedah itu, diacuhkan Syaifuddin sambil mengatakan kepada para anggota dewan,” Anda-Anda semua tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Wajarlah, saya inikan Profesor.”
Ucapan Syaifuddin yang dinilai melecehkan dewan dengan memanggil Anda-Anda dan menyela ucapan dewan, membuat Poaradda marah dan menggebrak meja sembari berucap, “Bapak memang tidak layak menjadi Kepala Dinas karena tidak mampu mempersiapkan strategi bagaimana membenahi Disdik Sumut,” tegasnya.
Seusai RDP, Poaradda yang ditemui di Ruang Ketua Komisi, yang sedang bersama Ketua Komisi E, Dimas Triadji, menjelaskan bahwa sikap Kadisdik Sumut, Syaifuddin, tadi sangat melecehkan dewan.
Diuraikannya, bahwa pernyataan Syaifuddin itu sudah berulang kali dilontarkannya meski sudah berulang kali pula diingatkan untuk tidak diulangi lagi.
“Bahwa kami sebagai dewan, perlu mengetahui strategi dia sebagai Kadisdik dalam memanage anggotanya untuk persiapan RDP ini dan membenahi Disdik Sumut. Itu yang kami perlukan sebagai dewan. Bukan perlu kami tahu bahwa dia dibayar Rp 1,2 juta setiap berdiri atau dia itu seorang Profesor.” jelasnya.
Pendidikan ini, sambungnya, anggarannya besar karena prioritas. Dewan mau supaya anggaran itu tidak dimain-mainkan seperti Kadisdik yang lalu dimana banyak program yang berantakan, mulai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang amburadul, penempatandan penunjukan Kepala Sekolah SMAN/SMKN se-Sumut, maupun pembangunan SMAN/SMKN yang menyimpang.
“Saya meminta dalam rapat tadi bahwa apa yang telah menjadi program agar itulah yang dijalankan. Tapi dia mengulangi lagi pernyataannya soal berdiri saja dia dibayar Rp 1,2 juta dan berani mengatakan kepada kami bahwa itu hal yang wajar karena dia Profesor sambil menyebut kami dengan Anda-Anda. Dia lupa kalau dia itu dtunjuk dan diangkat. Sedangkan kami duduk sebagai dewan karena dipilih rakyat,” ucap anggota dewan yang sudah dua periode di DPRD Sumut dari Dapil SumutVI, meliputi daerah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan.
Disarankannya juga dalam rapat itu bahwa tidak semua hal yang perlu dijawab Kadisdik yang baru itu. Bisa saja hal itu didelegasikan kepada anggotanya yang hadir dalam rapat. “Karena dia selalu menyela dan menjawabi, makanya saya katakan bahwa dia sangat tak layak jadi Kadisdik Sumut,” tutupnya.(PS/DIAN)
