RDP Ricuh Terkait Pembahasan Penonaktifan BPJS Warga Tanjungbalai di DPRD, Ini Penyebabnya

/ Rabu, 17 Maret 2021 / 00.24.00 WIB



Berlangsung Ricuh RDP Pembahasan Penonaktifan BPJS kesehatan Kota Tanjungbalai diaula DPRD antara DPRD dengan kepala dinas sosial (POSKOTA/SAUFI)

POSKOTASUMATERA.COM-TANJUNGBALAI

Rapat dengar pendapat (RDP) tentang pembahasan terkait penonaktifan  ribuan peserta BPJS gratis yang ditanggung APBD Tanjungbalai yang digelar Komisi C DPRD dengan dinas terkait, di aula Gedung DPRD Tanjungbalai, yang dipimpin langsung ketua komisi C Eriston Sihaloho berakhir ricuh,Selasa (16/3/21), sekitar pukul 16.30 WIB.

Kericuhan itu bermula, saat para anggota DPRD Komici C yakni Teddy Erwin (anggota DPRD) yang hadir dalam rapat tersebut, tersinggung juga  dengan sikap Sekretaris Daerah Sekda Tanjungbalai yang tidak pernah hadir setiap RDP, terlebih dahulu mempertanyakan kenapa Sekda Tidak hadir. 

Teddy Erwin menyebutkan dengan nada,sekda yang paling hebat ,yang paling jago yang tidak pernah hadir di DPRD,ntah apa hebatnya dia? Capek kita memanggil nya. Apakah tidak ada lagi harga legislatif DPRD. Tolong sampaikan sama beliau.

Saya dalam hal ini,banyak yang aneh saya rasakan . Mohon maaf saya . Apakah mungkin saya yang bodoh atau yang lainnya yang bodoh.

Saya pingin tau tentang persoalan ini. Ujar Teddy Erwin dengan tegas .

Kita punya kemarin ,anggarkan 45 ribu lebih orang yang sebelumnya. Jadi apa hal mendasar yang membuat kita menganggarkan anggaran untuk BPJS tersebut dibawah 20 ribu BPJS kesehatan? Sebut Teddy Erwin kepada peserta RDP yang hadir.

"Harusnya punya dasar dulu,baru dianggarkan.,ini kita mau jadi orang bodoh semua nya. Dari mana dasar nya kita sudah tau 20 ribu," kata Teddy Erwin saat berlangsung nya sebelum kericuhan RDP.

Coba pak Idris (kadis sosial)bayangkan dasarnya. Jadi kan saya minta anggarkan dulu sesuai dengan tahun kemarin ,baru kita data berapa jumlahnya itu yang kita buat ditahun kedepannya. Kok Sekarang kita habisi. Lucu kita ini. 

Menurutnya lagi,bahwa tentang persoalan penonaktifan BPJS kesehatan itu tidak ada sosialisasi kepada warga Tanjungbalai terlebih dahulu. Kita ini masih punya hati ngk,jangan ada kepentingan yang lain , kepentingan masyarakat diabaikan. Sontak Teddy Erwin dengan keras sambil menapik meja dihadapan peserta rapat dengar pendapat berlangsung.

Sebutnya, Saya minta jangan bapak ngomong dulu (Kadis Dinsos). Saya belum izin kan bapak bicara . Saya masih ngomong.. saya masing ngomong ... Akhirnya kericuhan pun terjadi dengan suasana tegang sambil lempar gelas, mic wireless dan sambil berteriak dengan nada tinggi dari sejumlah anggota DPRD terhadap peserta RDP yang hadir termasuk terhadap Kepala Dinas Sosial,idris. 

Sembari ,Teddy Erwin menegaskan . "Kita tidak menyalahkan siapa dalam permasalahan hal ini. Kita akan membuka dimana persoalan ini. Jangan pancing pancing. Sembari peserta RDP meninggalkan ruangan aula DPRD.

Saat dikonfirmasi Teddy Erwin menerangkan bahwa atas kejadian itu terjadi hingga ricuh . Dia simpatik karena melihat masyarakat kota Tanjungbalai, koq begitu penonaktifan tanpa adanya sosialisasi dilakukan. Dia meminta seharusnya pendataan dulu dilakukan,tahun muka kalau mau di putus ya diputus. Ini kan koq di putus dinonaktifkan begitu saja.

"Hasilnya, kita DPRD berikan rekomendasi ke Walikota Tanjungbalai H.M.Syahrial terhadap Dinas yang ngk bisa bekerja ngk dipakai lagi la. Termasuk Kepala Dinas Sosial,M.Idris,"pinta  Teddy Erwin .

Untuk terkait hasil pembahasan dilakukan skorr dalam beberapa hari ini ,baru kita panggil kembali lagi dinas dinas terkait.

Lanjutnya, diminta lagi bahwa Eselon II ,dinas dinas terkait untuk di evaluasi la. Agar kota Tanjungbalai ini lebih baik.

Pantauan wartawan, peserta yang hadir dalam RDP di antaranya, Kadis Kesehatan Burhanuddin Harahap, Kadis Sosial M Idris, Asisten III, serta perwakilan RSUD dr Tengku Mansyur, BPJS dan Bappeda Tanjungbalai.

Sementara itu,Ketua Komisi C, Eriston Haloho yang memimpin RDP itu menceritakan, kericuhan itu berawal ketika DPRD meminta kepada dinas sosial data akurat pengurangan kuota BPJS gratis tersebut, serta mempertanyakan bagaimana cara pendataannya dilaksanakan.

"Kami meminta data valid pengurangan BPJS gratis yang ditanggung APBD Tanjungbalai, dari 45 ribu jiwa menjadi 20 ribu jiwa tersebut. Serta bagaimana sebenarnya cara mereka melakukan pendataan nya sehingga dilakukan pengurangan, "kata Haloho usai kericuhan tersebut didalam rapat dengar pendapat.

Karena, kata Haloho, pada pembahasan anggaran pada bulan Oktober 2020 lalu, Komisi C DPRD sudah komit dengan dinas sosial agar sebelum melakukan pengurangan kuota, dilakukan pendataan kembali melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel).

"Termasuk untuk melakukan pendataan kembali itu sudah di anggarkan Rp 350 juta. Dan pendataan itu telah disepakati mulai bulan Januari dan Februari 2021. Setelah valid maka pada Maret diberlakukan hasil pendataan tersebut. Nyatanya pendataan itu belum dilaksanakan, tapi langsung dilakukan pengurangan kuota dan dibuat kontrak antara Dinas Kesehatan dengan BPJS sekitar 20 ribu jiwa, " lanjut Sihaloho.

Dalam RDP itu, sambung Sihaloho, Kadis sosial berdalih sudah melaksanakan pendataan yang dimaksud. Tapi saat dimintai penjelasan serta datanya, sikap Kadis Sosial justru melawan dan menantang anggota dewan. Sehingga hal itu memicu amarah anggota DPRD, hingga terjadi kericuhan.

Sebelumnya juga,kita sudah sidak atau kunjungi langsung BPJS kesehatan Kota Tanjungbalai dan menerangkan hasil dari pembahasan yang saya sampaikan.

Mengingat peserta BPJS gratis sudah sangat pantastis. Kota. 20000 jiwa. Provinsi 1394 jiwa. APBN. 70776 jiwa. Total. 91170 jiwa. Sebut Eriston Sihaloho.

(PS/SAUFI)
Komentar Anda

Terkini: