Komisi II DPR RI dan Polres Batubara Akan Sikat Mafia Tanah

/ Selasa, 27 April 2021 / 23.46.00 WIB

 


POSKOTASUMATERA.COM-BATUBARA-Ditunjuknya Kabupaten Batubara mendirikan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung membuat masalah agraria yang ditengarai ukah mafia tanah menjadi hal urgen diselesaikan. 

Komisi II DPR RI diwakili Dr Junimart Girsang SH MBA MH bersama Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis SH MH bertekad memberantas para mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara yang kian menjamur saat ini di daerah itu. 

Junimart Girsang legislator Daerah Pemilihan Kabupaten Batubara terjun langsung ke Makopolres Batubara dalam silaturahminya dengan Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis  SH MH, Selasa (27/4/2021) untuk bekerja sama memberantas para Mafia Tanah yang ada di sana. 

Junimart Girsang pada wartawan mengatakan, bersama Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis telah bersahabat sejak lama dan amat simpati kepada sosoknya dengan julukan Sang Pejuang Dhuafa dan bertekad membantu polisi menyikat mafia tanah.  

"Kami Komisi II DPR RI  akan bekerja sama menangani permasalahan yang ada di masyarakat  dengan menyikat para mafia tanah yang nantinya akan membuat para masyarakat mendapatkan penyelesaian permasalahan agraria dengan baik. Pastinya jika daerah ini tidak aman, kemungkinan para investor yang akan membuka usaha di tempat kita menjadi takut dan berdampak buruk pada peningkatan ekonomi,” ungkap Junimart Girsang. 

AKBP Ikhwan Lubis memaparkan, pertemuannya dengan Junimart Girsang disamping dua sahabat yang sudah lama tak bertemu, mereka membahas permasalahan yang akan terjadi nantinya di Kabupaten Batu bara tentang sengketa pertanahan dan lahan masyarakat yang saat ini akan menjadi tempat Industri Strategis Nasional. 

“Sesuai kesepakatan kami akan membersihkan permasalahan masyarakat dari para mafia tanah. Kami akan bertindak tegas dan akan menangkap para mafia tanah yang kemungkinan sejak dini sudah mengacaukan dan menghambat pembangunan saat ini. Hal ini akan kami selidiki di lokasi lahan yang akan menjadi prioritas pembangunan,” jelasnya. 

Diketahui Presiden RI Ir. Joko Widodo telah menunjuk Kabupaten Batubara menjadi tempat pembangunan Proyek Strategis Industri Nasional hingga akan mendatangkan pengusaha dan pemodal luar negeri yang akan memusatkan usahanya di Kabupaten Batubara. 

Di daerah itu dibangun Pelabuhan Terbesar di Indonesia dan akan dibangun ratusan Industri yang akan menampung 50 .000 tenaga kerja hingga Kabupaten Batibara akan menjadi kota terbesar yang ada di Sumatera Utara. 

Dengan adanya pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat, pastinya akan banyak penduduk di wilayah itu akan di ganti untung lahan tanah maupun rumah yang sudah menjadi target pembangunan.

Diprediksi  akan juga timbul permasalahan lahan tanah yang terjadi,  baik lahan sertifikat maupun garapan masyarakat. Kemunculan para mafia tanah di daerah itu akan membuat kegaduhan dan permasalahan masyarakat. (PS/SAUFI)

Komentar Anda

Terkini: