POSKOTASUMATERA.COM|HOKSEUMAWE| Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail A Manaf berjanji akan menelusuri dugaan ‘kebocoran’ pendapatan asli daerah (PAD) RSU Arun tahun 2020 yang dikelola perusahaan plat merah PT
“Kami berkomitmen akan menelusuri dugaan kebocoran itu, karena memang dari awalnya kami sudah curiga saat mengetahui laba yang diperoleh hanya 900 juta dan PAD yang disetor ke Kas daerah hanya 220 juta,” ujar Ismail, Sabtu (24/4/2021).
Untuk tahap awal, politisi Partai Aceh itu menyebutkan DPRK akan meminta data klaim rumah sakit ke BPJS kesehatan selama tahun 2020, kemudian data klaim dari Jasa Raharja dan data keuangan yang masih dari pembayan pasien umum.
Selanjutnya, pihaknya akan meminta data klaim dari rumah sakit lain yang kapasitas layanan dan daya tampung lebih kecil dari Rumah Sakit Umum Arun.
“Data klaim dari rumah sakit lain kita butuhkan untuk nantinya dibandingkan dengan data RSU Arun, jadi disana kita akan bisa lihat. Apalagi selama ini kita ketahui banyak masyarakat berobat ke RSU Arun karena layanannya dianggap lebih baik,” ucapnya.
Menurutnya penelusuran akan dilakukan usai Ramadan ini. Kemudian bila nantinya ditemukan indikasi, baru dibentuk Pansus agar bisa ditemukan fakta-fakta yang lebih otentik.
“Saya minta dukungan media agar apa yang kita lakukan ini nantinya dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya diberikatakan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menduga ada kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Rumah Sakit Umum Arun tahun 2020, karena hanya terealisasi Rp 220 juta. Padahal listrik dan air tidak lagi menjadi beban operasional rumah sakit yang di kelola PT Pembangunan Lhokseumawe tersebut.
Alfian Koordinator Pekerja MaTA mengatakan, pada tahun 2017 sampai 2019, PAD yang disetor ke kas daerah mencapai angka 1 miliar.
“Kami ragu dengan nilai PAD hanya 220 juta, ini jauh berbeda dengan pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1 miliar. Kami menduga ada kebocoran PAD atau froud di rumah sakit yang sahamnya milik Pemko Lhokseumawe itu,” ungkapnya Kamis (22/4/2021).
Pihaknya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe bertindak serius menelusuri dugaan kebocoran tersebut.
Menurutnya, selama ini DPRK Lhokseumawe kehilangan fungsi pengawasan. Dewan hanya bicara dalam forum tanpa pengawasan harus dijalankan. Soal ini penting ditelusuri, karena PAD salah satu sektor rawan korupsi.
MaTA juga meminta Badan Pemeriksaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BPKP) untuk melakukan audit forensik terhadap keuangan dan adminitrasi yang di jalankan
“BUMD kerap jadi sapi perah kepala daerah, jadi ini menjadi momentum untuk di perbaiki. Seandainya nanti ditemukam kecurangan maka Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga ada kepastian hukum,” tambahnya.(PS|DAH)
