POSKOTASUMATERA.COM|LHOKSEUMAWE|Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, mengharapkan persoalan persoalan gaji para pekerja di PT Mitra Agung Indonesia, selaku sub konttak (Subkon) dari PT PBAS, agar segera tuntas, mengingat para pekerja mempunyai tanggung jawab utama dalam operasional keluarga.
Sebelumnya, pada pekan yang lalu, pekerja PT Mitra Agung Indonesia, selaku sub konttak (Subkon) dari PT PBAS mengadu ke DPRK terkait gaji mereka yang belum dibayar antara dua sampai delapan bulan. Sedangkan kontrak pekerjaan sudah berakhir Maret 2021 lalu.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, maka ketua DPRK Lhokseumawe dan jajaran dewan melakukan pertemuan dengan PT PBAS, membahas solusi yang harus segera disepakati untuk selesainya pembaran gaji pekerja tersebut.
Dalam pertemuan tersebut disimpulkan, persoalaan gaji pekerja pada perusahaan subkon dari PBAS yang belum dibayar, menjadi kewajiban bagi PBAS untuk menyelesaikannya.
Dikerenakan, PBAS saat melakukan pekerjaan mereka di Lhokseumawe, tidak dilaporkan ke dinas terkait di Lhokseumawe. Ini sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, ungkap Ismail A Manaf.
Ketua DPRK Lhokaeumawe, Ismail A Manaf, kembali menengaskan, mengakui memang sudah ada pertemuan kembali antara pekerja, pihak PT Mitra Agung Indonesia, dan PBAS. Tapi sejauh ini gaji pekerja belum terbayarkan juga.
"Jadi kita harapan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh turun tangan. Dan kami minta, sebelum persoalan gaji ini selesai, jangan ada penyerahan Terminal Elpiji Arun dari PBAS selaku pihak revitalisasi kepada Pertamina," demikian Ismal A Manaf.
Sementara itu, Site Manajer Project Revitalisasi Terminal Elpiji Arun PT PBAS, Salman, saat selesai pertemuan dengan pihak DPRK Lhokseumawe, menyatakan, akan membicarakan dengan unsur pimpinan di Jakarta terkait hasil pertemuan dengan DPRK Lhokseumawe. (PS|DAHLAN)
