ASPIRASI : Dr.Hj. Fitriani Manurung, S.Pd, M.Pd, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan menerima audiensi Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK-PUSPA) Kota Medan di Kantor DPC PDIP Kota Medan, Jumat (30/4/2021). POSKOTASUMATERA/IST
POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim merespon kekhawatiran Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK-PUSPA) Kota Medan tentang dampak negatif pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Hasyim mengatakan, partainya berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan terbaik tersedia untuk semua anak di Medan. Satu tahun penutupan sekolah telah berdampak pada menurunnya kemampuan belajar siswa (learning loss) secara masif.
“Jika tidak diantisipasi maka learning loss berpotensi untuk meningkatkan angka anak putus sekolah dan menambah jumlah kemiskinan.”Saya akan meminta Walikota Medan dan Dinas Pendidikan untuk serius mengantisipasi dampak dari learning loss ini,” terang Hasyim saat dihubungi wartawan di Medan, Jumat (30/4/2021).
Hasyim mengatakan, secara khusus telah menugaskan Dr.Hj. Fitriani Manurung, S.Pd, M.Pd, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Bidang Ekonomi kreatif digital, pariwisata, pemuda & olahraga untuk untuk menggali informasi lebih banyak tentang dampak learning loss.
“Dengan kualifikasi pendidikan S-3 di bidang pendidikan dasar, Fitriani dinilai mumpuni untuk memahami persoalan learning loss dan menyerap aspirasi warga Medan. Fitriani diharapkan bisa memberikan point-point rekomendasi dari PDIP untuk disampaikan kepada Walikota Medan,” katanya.
Koordinator Bidang Jaringan dan Advokasi FK-PUSPA Kota Medan, Anwar Situmorang memuji Hasyim karena memberikan respon yang cepat. Dalam audiensi ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Anwar mengatakan para pegiat organisasi hak anak di Medan sangat khawatir dengan masa depan anak-anak di Medan.
“PJJ yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini, telah memberikan tekanan psikologis yang luar biasa kepada anak. Banyak anak yang mengalami kekerasan fisik dan seksual. Akibatnya partisipasi belajar anak selama PJJ terus menurun. Kami sudah berusaha berulang kali memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan PJJ. Kami mengusulkan pemetaan partisipasi belajar, melatih guru untuk menggunakan kurikulum darurat, melakukan asesmen diagnosis, dan melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, namun belum ada respon yang signifikan sejauh ini,” tambahnya.
Anwar mengatakan, dua kali survei dilakukan Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) pada September 2020 dan Februari 2021, menunjukkan trend memburuknya partisipasi belajar. Sekalipun kepemilikan akses belajar seperti handphone android dan kuota internet terus meningkat, namun tingkat kehadiran anak mengikuti PJJ terus menurun.
Pada survei September 2020, GNI menemukan dari 125 siswa yang memiliki android, hanya 29,60 persen yang aktif belajar setiap hari. Angka itu berkurang drastis menjadi 13 persen pada survei Februari 2021. “Ternyata semakin lama PJJ ini berlangsung, tingkat partisipasi anak dalam mengikuti PJJ tidak lebih baik,” katanya.
Anwar mengatakan FK-PUSPA siap berkolaborasi dengan Walikota Medan untuk mengantisipasi learning loss. Sekalipun learning loss ini adalah masalah yang dihadapi semua daerah di Indonesia, namun keberhasilan untuk mengantisipasinya sangat tergantung komitmen pemimpin daerah, baik dari legislatif maupun eksekutif.
Beberapa daerah di Indonesia seperti Kota Cimahi di Jawa Barat dan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Utara sudah punya strategi untuk mengantisipasi learning loss. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Ia berharap Pemko Medan bisa melakukan hal serupa. Medan seharusnya bisa menjadi contoh dalam mengantisipasi learning loss.
“Saya
berterima kasih kepada Bapak Hasyim yang begitu cepat merespon aspirasi kami
ini. Kami berharap Bapak Hasyim juga berkenan memfasilitasi kami bertemu dengan
Pemko Medan untuk mendiskusikan langkah mengantisipasi learning loss,”
tambahnya. (PS/IRFANDI)
