POSKOTASUMATERA.COM - PAKPAK BHARAT - Bupati Pakpak Bharat Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengingatkan
seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerahnya untuk meningkatkan komitment
dalam ha pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Instansi masing-masing.
Hal ini dia sampaikan dihadapan Muhammad Janathan, Koordinator Tim Komisi
pemberantasan Korupsi Wilayah Sumatera Utara dalam acara “monitoring dan
evaluasi MCP, penertiban asset serta optimalisasi PAD” di Aula Balai Sada Arih
Komplesk panorama Indah Sindeka (11/06/2021).
Ini adalah
penekanan penuh bagi kita semua, para Pimpinan OPD untuk selalu mawas diri dan
menghindari tindakan melawan hukum termasuk tindakan korupsi, kegiatan hari ini
adalah sebagi bentuk penguatan kmitment kita untuk bersma-sama mencegah
korupsi, lakukan terus evaluasi sistem dan laporan keuangan kita, ungkap Bupati
dalam sambutannya
Komisi
pemberantasan Korupsi melalui Koordinator wilayah Sumatera Utara sengaja datang
ke Pakpak Bharat guna mengevaluasi dan melaksanakan “Monitoring Center
Prevention (MCP 2021 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Muhammad Janathan
selaku Penanggung jawab Wilayah Sumatera Utara hadir bersama koleganya di KPK
Yuli Kamalia.
Sekretaris
Daerah Pakpak Bharat Sahat Banurea, S.Sos, M.Si dalam acara ini juga memaparkan
capaian MCP PAkpak Bharat 2020 yakni sebesar 65,34 %. Selain itu Kepala Dinas
Kesehatan Pakpak Bharat dr.Thomas, MM juga menjelaskan rincian dan urian
pencegahan dan penanganan pandemic Covid 19 di Wilayah Pakpak Bharat.
M. Janathan
dalam arahannya antara lain sangat memuji kondisi geogerafis Pakpak Bharat yang
berbukit-bukit dan menurutnya sangat indah.
Saya terus
terang sangat suka dengan kondisi alam Kabupaten ini, tadi sebelum sampai di
tempat ini kami sebenarnya sempat nyasar sampai Wilayah Aceh, sangat jauh dan
melelahkan. Tapi ini juga adalah bagian dari pada tugas kami, pengalaman dari
masa lampau ternyata team Penindakan KPK pernah sampai ke Wilayah ini, oleh
karenanya saya ingatkan bapak dan ibu sekalian bahwa tidak ada tempat yang
tidak tersentuh, diamana ada indikasi korupsi dan penyelewengan keuangan Negara
kami, Komisi Pemberantasan Korupsi pasti akan hadir di sana, ungkap Janathan
dalam arahannya.
Saat ini kami di KPK lebih menitik beratkan pada pencegahan korupsi daripada penindakan, ada tujuh tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah diantaranya praktek jual beli Jabatan, benturan kepentingan dlam hal pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dan lain sebagainya. Saya melihat Bupati kita saat ini dikelilingi oleh personil yang bagus, punya team yang mumpuni, kalau bisa MCP nya ditingkatkan sampai sekitar 80 % tentu akan sangat bagus, tutupnya kemudian. (PS/KOTING TUMANGGER),
