POSKOTASUMATERA.COM-TAPSEL-
Penyerahan penghargaan ini diserahkan oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Bupati Tapsel H Dolly Pasaribu SPt MM, melalui zoom meeting di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Kamis (29/7).
Bupati yang hadir mengikuti zoom meeting bersama Sekda Tapsel Parulian Nasution, Kepala BNNK Tapsel AKBP Drs Tongku Bosar Pane MM, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Kepala Bagian, Camat, Pengurus TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, pimpinan Bank Sumut, PT AR, PT ANJ, Satgas Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak Tapsel, mengungkapkan rasa syukur atas ditetapkannya Kabupaten Tapsel sebagai penerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021 oleh pemerintah pusat. Penghargaan yang diterima kepada kepala daerah merupakan upaya dan koordinasi Bupati dalam menyelenggarakan kebijakan program dan kegiatan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
"Prestasi ini, merupakan hasil kerja keras kita semua antara Pemkab Tapsel dengan semua elemen masyarakat dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tapsel,” katanya.
Bupati menyatakan, kita boleh mengadakan selebrasi, sekedar bersuka cita dan bersyukur. Dan kita tidak boleh puas atas prestasi hari ini, artinya kita harus melaksanakan tugas secara maksimal dalam memberikan fasilitas yang terbaik sesuai dengan 24 kategori kabupaten layak anak tersebut. "Jadikan KLA sebagai budaya dan kebiasaan sehari-hari bukan karena mengikuti perlombaan akan tetapi kita harus benar-benar memberikan kenyamanan untuk tumbuh kembang anak, dan ini sudah menjadi kebiasaan yang baik semoga tahun depan akan lebih baik lagi," pungkasnya.
"Sedangkan penghargaan itu penting tapi esensinya yang terpenting adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat kita puas dalam menerima pelayanan yang kita berikan. Dan pada akhirnya kita dapat melaksanakan visi misi Pemkab Tapsel dalam mewujudkan masyarakat Tapsel yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera."
Bupati menilai masih banyak tugas yang lain yang bersentuhan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misalnya bagaimana agar kaum perempuan tidak dimarjinalkan, begitu juga kekerasan pada anak, kenakalan anak remaja, situasi masyarakat akibat pandemi Covid-19 terutama pada kegiatan belajar mengajar dan dampak terhadap ekonomi. Disamping itu, proses terpenting dalam pengembangan KLA yakni koordinasi diantara para stakeholder dalam pemenuhan hak-hak anak.
Oleh karena itu Bupati mengharapkan penguatan koordinasi dengan para stakeholder agar dapat terus ditingkatkan, karena anak adalah investasi kita dimasa yang akan datang sebagai modal dasar pembangunan. Sehingga menjadi tanggungjawab bersama untuk menjadikan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tangguh.
Harapan kepada Gugus Tugas KLA untuk dapat bekerja sesuai amanat yang diemban dengan memberikan sosialisasi maupun pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan anak dan dinas terkait harus pro aktif dalam memberikan pendampingan terkait penyimpangan terhadap anak-anak maupun perempuan, tegas Bupati.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing, sebagaimana yang telah di tuangkan dalam RPJMN 2020-2024. Kita semua harus menyatukan kekuatan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak kita.
"Apalagi jumlah anak sepertiga dari jumlah populasi Indonesia. KLA merupakan sistem pembangunan berbasis anak yang dilakukan melalui integrasi sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha secara keseluruhan dalam program kebijakan dalam menjamin hak anak," terangnya.
Kata Menteri PPPA, ada 5 kategori penghargaan yang ditetapkan Kementerian PP-PA, yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA. "Peningkatan penerima KLA dibanding tahun 2019 menjadi kebanggaan kita bersama karena pada tahun 2021 penerima KLA meningkat dari 2019, yakni dari 249 menjadi 275 kabupaten/kota," katanya.
Lanjut I Gusti Ayu, besar harapan kami bahwa daerah yang telah mendapat penghargaan dapat menjadi praktik bagi daerah lain guna menuju Indonesia layak anak 2030 dan Indonesia emas 2045. (PS/BERMAWI)
