Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020, Fraksi PPP DPRD Tapsel Soroti Simbol Lembaga DPRD

/ Selasa, 06 Juli 2021 / 17.06.00 WIB

POSKOTASUMATERA.COM-TAPSEL-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menyampaikan pemandangan umum terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 pada Selasa, (6/7) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tapsel, Sipirok. 


Berdasarkan Keputusan Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Tapsel nomor: 170/4/BANMUS/2021 tanggal 5 juli 2021 tentang Jadwal Acara Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Tapsel dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 dan juga surat DPRD Kabupaten Tapsel yang tertuju kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tapsel dengan nomor: 005/921/2021 tentang Undangan Rapat.

Dalam pantuan awak media, Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tapsel saat sidang paripurna menyampaikan pemandangan umumnya sebagai berikut:
1. Menyikapi tragedi pelecehan terhadap simbol lembaga DPRD Kabupaten Tapsel pada Musrenbang RKPD tahun 2022 yang lalu, Fraksi PPP meminta kepada saudara Bupati agar kiranya dapat menjelaskan secara gamblang persoalan tersebut. Hal ini kami anggap penting demi kehormatan dan marwah lembaga legislatif. 
2. Kiranya saudara Bupati mengkaji dan mengevaluasi kembali regulasi terkait Musrenbang RKPD tahun 2022 yang lewat, sehingga tidak terjadi tragedi yang memalukan tersebut. Artinya, jika memang kontribusi pemikiran dari salah satu tokoh diperlukan hendaknya dapat menempatkan posisinya sebagaimana mestinya, jika sebagai undangan jadilah undangan yang baik dan bila sebagai narasumber jadilah narasumber yang arif dan bijaksana. 
3. Selanjutnya, jika narasumber tersebut memang selalu dibutuhkan pemikirannya dalam membangun Tapsel kedepan, kami sarankan agar yang bersangkutan di angkat menjadi Staf Ahli saja atau jabatan serupa agar memudahkan saudara Bupati dalam bekerja. Tentunya, tetap berpatokan pada aturan dan tidak menyalahi dalam hal ini. 
4. Dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19 di Tapsel, Fraksi PPP berpandangan bahwa Pemkab Tapsel tidak benar-benar serius dalam hal menangani wabah ini. Pada pertengahan tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 lalu kita lihat semangat Tim Satgas Covid-19 Tapsel dalam hal meminimalisir penyebaran Covid-19 patut diapresiasi dengan anggaran yang cukup fantastis. Akan tetapi menjelang akhir tahun 2020 dan pertengahan tahun 2021 ini semangat itu memudar, terlihat dengan meningkatnya pasien positif Covid-19, meningkatnya pasien meninggal Covid-19, lemahnya sosialisasi terkait Covid-19 kepada masyarakat, semakin kosongnya posko-posko penjagaan Covid-19, lemahnya tindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan dan hal lainnya. 
5. Dengan ditetapkannya Kota Padangsidimpuan sebagai Zona Merah seharusnya saudara Bupati peka terhadap keselamatan warga Tapsel, pasalnya Kota Padangsidimpuan merupakan wilayah zona silang yang dikelilingi Kabupaten Tapanuli Selatan. Harusnya saudara Bupati faham dengan keadaan ini dan harus melakukan apa dalam menyikapi persoalan yang dimaksud.
6. Terkait proyek fisik, perlu kiranya saudara Bupati dapat menetapkan proyek-proyek prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatannya sangat berdampak baik kepada masyarakat. Bahwa benar proyek-proyek fisik tersebut tidak menjadi temuan BPK, memang benar dibangun sesuai standarnya, akan tetapi Fraksi PPP berpandangan bangunan-bangunan tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Jadi, hal ini perlu dikaji lagi dalam mewujudkan Visi dan Misi dari saudara Bupati dan Wakil Bupati kedepannya. 
7. Menjadi perhatian yang serius bagi kita semua, narkoba merupakan salah satu bencana nasional yang juga statusnya sangat darurat sama halnya dengan Covid-19. Kiranya saudara Bupati tidak hanya pandai beretorika semata, buktikan bahwa Pemkab Tapsel benar-benar peduli dalam menekan penyalahgunaan narkoba tersebut. 
8. Kemudian, sinergitas kemitraan dalam hal menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba seharusnya Pemkab Tapsel membuka mata bahwa Sumatera Utara telah meraih ranking 1 se-Indonesia terkait narkoba ini. Pemberdayaan masyarakat termasuk organisasi-organisasi penggiat anti narkoba selaku mitra BNNK Tapsel sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena di akar rumput merekalah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat termasuk dalam hal edukasi, sosialisasi, advokasi dan pembinaan 
9. Proyek PLTA Simarboru selalu menjadi sorotan, terutama terkait kesejahteraan masyarakat dan ekosistem Batang Toru yang terus terancam. Apalagi terkait peluang kerja, kiranya saudara Bupati harus berani menyapa masyarakat lokal di areal PLTA tersebut. Bagaimana Pemkab Tapsel dapat dapat memberikan jaminan masa depan bagi generasi dengan tragedi-tragedi merenggut nyawa, lestarinya ekosistem Batang Toru dan terserapnya tenaga kerja lokal sebagai prioritas. Hal ini harus menjadi pemikiran yang harus diberikan solusi untuk masa depan peradaban yang lebih baik. 
10. Pemerataan guru baik ditingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kabupaten Tapsel. 
11. Pemerataan tenaga kesehatan baik Dokter, Bidan, Perawat, Ahli Gizi/Gigi dan yang lainnya. 
12. Menyediakan obat-obatan dalam penanggulangan rabies. 

Pemandangan umum tersebut dibacakan oleh Dra. Maisyaroh Dalimunthe selaku anggota Fraksi PPP, kemudian di tanda tangani oleh OK Hazmi Usman Siregar, SH selaku Ketua Fraksi dan Baginda Pulungan selaku Sekretaris Fraksi. (PS/BERMAWI)
Komentar Anda

Terkini: