POSKOTASUMATERA.COM – DAIRI - Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu mengikuti Sidang Paripurna DPRD bersama 27 anggota dewan 18 orang secara virtual dan 9 orang anggota dewan mengikuti secara tatap muka dari gedung DPRD Dairi dalam rangka sidang paripurna pertanggung jawaban sekaligus mendengarkan pemandangan akhir dari Fraksi pimpinan DPRD atas pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Penyampaian
fraksi tentang ranperda dan pertanggung jawaban pelaksanaan ranperda tahun 2020
atas pembahasan ranperda tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2020 yang diperoleh melalui keputusan badan
musyawarah dibacakan oleh Sekretaris Badan anggaran DPRD Dairi Nasib Marudur
Sihombing. Dalam pembacaan tersebut,menyampaiakn bahwa ditengah Pandemi Covid
-19, Badan anggaran memahami bahwa Pemkab Dairi tentu menghadapi kesulitan
dalam memaksimalkan program di berbagai bidang yang selama ini direncanakan.
"Kami memberi saran dan perhatian dan
meminta Pemkab benar-benar melakukan penelitian evaluasi terkait dana desa agar
pengalokasiannya tepat sasaran serta meminta bupati dapat membayarkan
honorarium para tenaga kesehata ditengah pandemi seperti saat
ini,"ujarnya. Selain itu, Nasib Sihombing menyampaikan, agar
penyelenggaraan administrasi aset daerah dilaksanakan sesuai aturan yang beraku
serta meminta agar Satgas penanganan Covid 19 maksimal dalam melakukan tugas
dan fungsinya.
"Kabupaten
Dairi ada zona merah, lalu ada msyarakat yang menjalani isolasi mandiri
(isoman), akan tetapi tetap melakukan aktfitas sehar- hari tanpa ada pengawasan
dari Satgas. Hal ini tentu melanggar
aturan yang berlaku sehingga kami minta satgas dapat memonitor aktivitas
masyakarakat yang sedang menjalani isoman karena kami perhatikan dana
penanggulangan covid tidak sebanding dengan penanganannanya”, ucapnya.
Sebanyak 6
dari 7 Fraksi DPRD Dairi menyatakan menerima ranperda tersebut untuk
selanjutnya menjadi peraturan daerah. 6 fraksi tersebut adalah Hanura,
Gerindra, Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar serta Pertaki. Sedangkan fraksi
Demokrat mengatakan tidak dapat menerima ranperda tersebut untuk disahkan
menjadi perda. Berbagai masukan dan saran dari fraksi fokus pada beberapa
sektor yang menjadi penanaganan penting, diantaranya penanganan Covid-19,
pertanian, pendidikan dan yang tak kalah pentingnya adalah permasalahan RSUD
dan tenaga kesehatannya.
Togar
Pasaribu dari Fraksi Hanura dalam penyampaian pendapat fraksi mengatakan untuk
sektor pertanian, Pemkab Dairi diharapkan agar dapat merealisasikan bantuan
kepada masyarakat khususnya para petani yang ada di desa bongkaras, kecamatan
silima pungga pungga karena hingga saat ini realisasi bantuan dimaksud belum
dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, Nasib Sihombing dari Fraksi Nasdem
dalam pendapat fraksi mengharapkan kepada Pemkab Dairi untuk memberikan
insentif kepada 8 petugas pemakaman covid-19 yang menjadi relawan sebagai garda
terdepan dalam menjalankan tugas pemakaman jenazah covid-19.
Dari Fraksi
Demokrat, Mardaulat Girsang dalam pendapat fraksi mengatakan berdasarkan
catatan tahun 2020, masih banyak program yang belum berjalan dalam ranperda yakni
aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh anggota dewan saat melakukan
reses. Untuk RSUD Sidikalang, Mardaulat meminta kepada manajemen RSUD
Sidikalang agar dapat menjalin koordinasi yang baik dengan para tenaga
kesehatan sehingga tercipta suasana yang kondusif. “Dariberbagai catatan
tersebut, kami dari fraksi demokrat belum dapat menerima ranperda untuk
disahkan menjadi perda,” ucapnya.
Sementara itu
usai penyampaian pendapat fraksi, bupati Dairi dalam sambutannya rasa syukur
akhirnya masa sidang ke dua bisa terlewati meskipun dengan zoom meeting.
"Hasil
kesepakatan ini akan kami sampaikan ke Gubernur Sumatera Utara untuk proses
evaluasi agar selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten Dairi.
Keputusan hari ini tentu ada ada perbedaan pendapat, namun itu adalah dinamika
berdemokrasi. Semua catatan yang disampaikan harus ditindaklanjuti oleh tiap
OPD. Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada legislatif telah
memberi saran dan pendapat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam
harmoni keberagaman," pungkasnya.(PS/K.TUMANGGER).