POSKOTASUMATERA.COM-TAPSEL-Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H Dolly Pasaribu, SPt, MM, dalam kunjungannya ke daerah melihat bahwa pemanfaatan dana desa (DD) sudah cukup baik, hanya saja dengan suasana yang tengah dihadapi pandemi Covid-19 perlu benar-benar memilih skala prioritas. Bupati menyarankan agar DD bisa lebih produktif untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Hal itu disampaikan Bupati disela Raker penyusunan APBDes sekaligus Rakor TP PKK kabupaten dengan kecamatan dan desa di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Rabu (13/10).
Sebagai bahan pertimbangan kepada para Kepala Desa dan warga masyarakat agar penggunaan DD lebih selektif dan selalu hati-hati dalam pengelolaannya. Dalam beberapa kesempatan, Bupati mencontohkan, DD pun bisa dialokasikan untuk hal-hal produktif yang manfaatnya bisa dirasakan warga desa secara berkelanjutan.
"Coba dipertimbangkan, DD ini sebagai contoh dibelikan alat pertanian, bibit, pupuk atau ternak dengan kesepakatan warga lalu kemudian dimanfaatkan sebagai alat dan sarana, yang kemudian bisa menghasilkan (berkembang), itu bisa menjadi pendapatan tambahan bagi warga desa," imbuh Bupati.
Pihaknya, juga dalam waktu dekat akan mengutus beberapa kepala dinas jajaran Pemkab Tapsel untuk belajar memanfaatkan pekarangan guna menanam tumbuhan obat bagi keluarga. Selain bermanfaat bagi kesehatan keluarga, tanaman-tanaman obat, menurut Bupati, memiliki nilai jual yang cukup tinggi, apalagi dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Bupati menyebutkan, selain memperkuat ketahanan pangan, penguatan di sektor ekonomi juga sangat penting. Bupati menjelaskan, di negara maju sudah menganut konsep, apabila satu sektor dibangun, maka akan menyentuh paling tidak enam sektor lain. Menurut Bupati, saat ini bantuan yang bersifat produktif harus lebih digenjot dibandingkan yang konsumtif.
"Mudah-mudahan pengalihan bantuan ke hal yang produktif, angka kemiskinan di desa kita berkurang," harap Bupati.
Sebelumnya, Ketua TP PKK Kabupaten Tapsel, Ny Rosalina Dolly Pasaribu, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya miliki program pokok yang dituangkan dalam 10 program pokok PKK yang diimplementasikan dari PKK pusat, provinsi, hingga desa. Hebatnya, program itu mencakup kepentingan masyarakat mulai dari pemberdayaan, peningkatan ekonomi keluarga, pendidikan, hingga kesehatan.
Menurutnya, kader PPK tak perlu bingung menjalankan tupoksinya, asalkan paham 10 program pokok tersebut. Selaku mitra pemerintah dalam membangun bangsa dengan programnya yang lengkap, maka PKK itu harus luwes, sehingga bisa menjadi motivator, inisiator, dinamisator, bahkan bisa menjadi provokator dalam hal yang positif.
"Keberadaan PKK meski di luar struktur pemerintahan, namun perannya selalu mendukung hampir di semua lini, sehingga menjadi support system (sistem pendukung) bagi pemerintah. Karena PKK selalu menyinkronkan program kerjanya dengan pemerintah dan menjalin jejaring dengan OPD, sehingga pemerintah sangat terbantu," terangnya.
Sedangkan prioritas penggunaan DD tidak hanya untuk pembangunan/infrastruktur, tapi juga pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta kepada para kader PKK, untuk lebih berani menyuarakan aspirasi kebutuhan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, termasuk dalam perencanaan dana desa (DD).
Sebab, kader PKK merupakan bagian dari elemen masyarakat yang mesti dilibatkan dalam Musrenbangdes. Kuncinya, kader PKK harus paham mengenai proses perencanaan pembangunan di desa. Dia juga berharap agar setiap mengikuti Musrenbangdes harus proaktif menyambut aspirasi terkait dengan perencanaan kegiatan.
Sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan lebih produktif serta dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan ketahanan pangan bagi masyarakat berbasis sumberdaya lokal di bidang ekonomi. Misalnya, membuat kebun PKK, membuat ternak baik itu ayam, kambing, atau sapi, dan bisa juga mendirikan kolam ikan yang hasilnya bisa dibuat menjadi ikan olahan.
"Disamping itu, kaum perempuan di pedesaan harus dapat menjadi pelaku pembangunan ekonomi, dalam menggerakkan masyarakat untuk memerangi kemiskinan, melalui usaha ekonomi produktif," pintanya.
Sebelumnya, Kadis PMD Tapsel Muhammad Yusuf melaporkan, bahwasanya kegiatan kali ini kita membahas penyusunan P-APBDes dan juga langkah-langkah yang akan dilakukan terkait Tahun Anggaran (TA) 2022. Pertemuan itu sendiri, dihadiri para Camat dan Ketua TP PKK kecamatan serta para kepala desa serta Ketua TP PKK desa.
Sedangkan pertemuan ini dibagi menjadi dua gelombang, yang mana untuk pagi hari dihadirkan 8 kecamatan dan siangnya akan hadir 7 kecamatan. Adapun maksud dan tujuan pertemuan itu yakni, agar dapat terbangun sinergitas program kegiatan dan kerjasama antara pemerintah desa dengan PKK.
"Supaya ke depan, program-program pembangunan yang akan kita laksanakan di desa semakin mendapatkan hasil yang lebih baik," ungkapnya. (PS/BERMAWI)
