RPJMD, Tanpa Validasi KLHS Cacat Hukum

/ Jumat, 29 Oktober 2021 / 13.16.00 WIB
int

POSKOTASUMATERA.COM -  LABUHANBATU - Terkait dengan dicabutnya Akreditasi Unit Pengelolaan Tehnis (UPT) Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang di cabut Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang tercantum di http://kan.or.id, dengan nomor KAN LP.1062 IDN, Ketua Umum Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) Irfandi berkomentar pedas.

Irfandi mengatakan, penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Kabupaten Labuhanbatu Periode 2021-2026 yang sedang dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu beserta Tim-nya, wajib diingatkan. 

Agar, ketika disyahkan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu menjadi sebuah Peraturan Daerah tidak "cacat hukum" disebabkan oleh Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Labuhanbatu belum diperoleh dari Gubernur Sumatera Utara. 

"Sebelum data dan kajian KLHS itu dimasukkan kedalam Dokumen RPJMD, seharusnya pakar-pakar penyusun RPJMD Kabupaten Labuhanbatu memastikan validasi KLHS Kabupaten Labuhanbatu yang dikerjakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu dalam Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Kasi Inventarisasi,"ujarnya.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sudah mendapatkan validasi dari Gubernur Sumatera Utara dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara. 

"Proses validasi KLHS Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan pelaksanaan validasi kepada Gubernur Sumatera Utara. Setelah diperoleh validasinya, barulah dijadikan KLHS itu menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota,"kata Irfandi.

Jika hal itu diabaikan dan menganggap tidak penting,  itu sama saja halnya menjebak Bupati Labuhanbatu dan DPRD setempat. Karena, ketika Rancangan Perda RPJMD Kabupaten/Kota diajukan ketingkat Propinsi, pasti dilakukan pengecekan dan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang penyusunan dan pengesahan Perda tentang RPJMD. 

Pengaturan tentang KLHS itu, lanjut Irfandi, menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari sebuah RPJMD diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 15 Ayat 1), Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,  Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Termasuk Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),"papar Irfandi.

Irfandi mengingatkan, Bupati Labuhanbatu dan Wakil Bupati Labuhanbatu terpilih untuk menelaah hal ini dan evaluasi kebawah. Apakah validasi KLHS itu sudah ada atau memang disengaja tidak ada dan atau sengaja tidak dijelaskan. Sehingga, ketika suatu saat muncul masalah baru lempar bola, tendang sana tendang sini. 

"Hal KLHS dan RPJMD ini wajib diperbaiki. Karena, 
didalamnya dimuat Visi-Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih dan menjadi Pedoman Program dan  Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 Tahun,"ucapnya kembali.

"Pembuatan dan Validasi KLHS dan Penyusunan RPJMD itu, anggaran biayanya tentunya sudah dibawakan kedalam APBD Tahun Anggaran sebelumnya dengan rencana yang matang. Oleh karena itulah perlu ditinjau kebawah,  apakah karena anggaran terkena refocusing sehingga Tim Penyusun KLHS jadi pusing atau karena tidak paham arti penting sebuah KLHS terhadap RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,"sambungnya.

Menurut informasi, kajian dan presentase penyusunan KLHS Kabupaten Labuhanbatu, sudah beberapa kali diselenggarakan. Baik dihotel maupun diruang data dan karya Kantor Bupati Labuhanbatu. 

Demikian juga halnya dengan Rancangan Awal RPJMD. Telah digelar rapat-rapat dan diskusi grub beberapakali. Seluruh rangkaian  acara dan kegiatan itu dilaksanakan tanpa adanya Validasi KLHS. Seolah - olah, menganggap masyarakat Labuhanbatu tidak paham tentang ini semua. 

Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Hobol Z Rangkuti, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Jum'at (29/10/2021), tidak menjawab.

Sebelumnya diberitakan, KAN LP.1062 IDN Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dicabut, Plt Kepala Laboratorium Syabella Rusli Siregar memaki Wartawan. 

Makian Rusli Siregar dengan kata - kata yang tidak patut sebagai salah seorang pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang menjabat sebagai Plt Kepala UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (LH) di Kabupaten Labuhanbatu. "Jangan ganggu aku dulu ya, aku lagi berduka. Anj****, ****,"ujarnya dengan bahasa tak pantas kepada sejumlah Wartawan yang mendengar, Kamis (28/10/2021).

Kepala Dinas LH Nasrullah dan Kabid Tata Lingkungan Sorta Uli Manurung ketika dikonfirmasi terkait KAN LP.1062 IDN Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dicabut, hingga berita ini dilangsir, belum menjawab alias diam.

Dicabutnya akreditasi KAN LP. 1062 IDN tersebut menyimpulkan UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu tidak diperkenankan untuk melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, meliputi : pengujian air limbah (limbah cair), Air Permukaan (air sungai,  air sumur,  air danau) dengan menggunakan spesifikasi dan metode pengujian jenis apapun. 

Larangan pengujian paremeter kualitas lingkungan oleh lembaga/dinas/organisasi yang tidak memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor  P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
Tentang Laboratorium Lingkungan.

Dengan kondisi itu pula, secara otomatis Pendapatan Daerah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melalui UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 2020 s/d 2021 menjadi Nol. Sementara, tahun 2019 kebawah UPT.  Laboratorium Lingkungan itu masih berkontribusi mewarnai Pendapatan Daerah Labuhanbatu. 

Pantauan media, sampai saat ini (Oktober 2021),  UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu masih beroperasi dan pegawainya terlihat sibuk didalam gedung. 

Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Irfandi mengatakan, dari kondisi UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu yang dibangun dengan biaya yang cukup besar dan selama ini juga memiliki akreditasi. Maka, Irfandi meminta kepada Bupati Labuhanbatu dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu meninjau kembali. 

"Peninjauan itu harus dilakukan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Pengujian Parameter Lingkungan Hidup dapat pulih kembali, dan aset daerah itu tidak sia-sia dibangun, serta membiayai Pegawai/Tenaga Kontrak yang bertugas di UPT itu,"ujarnya.

Jika Akreditasi Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu masih berlaku dan diakui oleh KAN,  maka seluruh pelaku usaha/pengusaha di Labuhanbatu dapat melakukan pengujian laboratorium sesuai kebutuhannya dan mutu air sungai dan mutu udara yang ada di Labuhanbatu ini, juga dapat diuji sehingga tidak tercemar untuk keperluan hajat hidup orang banyak. 

"Kalau lah memang masih berlaku dan diakui KAN, saya rasa tidak akan ada lagi pencemaran lingkungan yang mengganggu hajat hidup orang banyak,"ucapnya.

Terkait dengan hal tersebut, Plt Kepala UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (LH) Syabela Rusli Siregar membantah. Dia mengklarifikasi, pihaknya dapat diperbolehkan untuk pengujian, hanya logo KAN tidak diperkanankan dicantimkan.

"Perlu saya klarifikasi, pemahaman itu kurang tepat. Pengujian tetap diperkenankan. Pencantuman Logo KAN nya yang tidak diperkenankan,"kata Rusli Siregar. (PS/Ricky).
Komentar Anda

Terkini: