POSKOTASUMATERA.COM - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diminta segera melidik anggaran Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu yang menurut Ketua Umum Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) Irfandi ada terindikasi korupsi.
Irfandi menuturkan, anggaran Kecamatan Bilah Barat menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp.4.478.241.484,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat) harus dipertanyakan.
Irfandi memaparkan, banyak item - item kegiatan yang dianggarkan, yang diduga di mark up dan disinyalir fiktif kegiatan. Ada kegiatan bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang - undangan sebesar Rp.54.000.000,-. Kemudian, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan senilai Rp.20.000.000,-.
"Masih ada lagi yang harus ditanya itu. Seperti penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp.19.800.000, belanja modal komputer Rp.33.339.000 dan fasilitas kunjungan tamu senilai Rp.50.500.000. Ini terletak di anggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah senilai Rp.248.000.000,- dengan no rekening 7.01.0.00.0.00.03.0000 - 01 - 2.06.00,"terangnya.
Kemudian, lanjut Irfandi, pada anggaran pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya senilai Rp.40.000.000. Kemudian yang paling drastis itu pada anggaran program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
"Anggaran Pembinaan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRi senilai Rp. 87.000.000. Lanjut dengan anggaran pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dam golongan lainnya guna dengan nilai Rp.1.600.000.000. Intinya, kita ada data anggaran tersebut,"terangnya.
Plt Camat Bilah Barat M Noor Putra belum bisa di konfirmasi hingga berita ini dilangsir. (PS/DM)
