Ratusan warga
dengan membawa puluhan spanduk bertuliskan mendukung Investasi di Dairi, agar
PT DPM di berikan ijin oleh Pemerintah pusat maupun Kabupaten Dairi memberikan
ijin demi kemakmuran masyarakat Dairi dan mengurangi penggangguran di bumi
Sulang Silima.Selain itu para pengunjuk rasa memberikan laporan agar pihak
pemerintah Kabupaten Dairi menertibkan LSM yang tak memiliki ijin legalitas
telah membuat berita hoaks dan menolak kehadiran kegiatan pertambangan timah
hitam berlokasi di Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi.
Menurut
mereka berita berita hoaks yang disampaikan selama ini jika diberikan ijin
kepada PT.DPM akan membawa mala petaka merusak lingkungan hidup padahal para
ahli lingkungan hidup telah melakukan kajian dan penelitian dampak yang
ditimbulkan.
“ kami
masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Silima Pungga Pungga akan mendukung
investor termasuk PT DPM yang berencana melakukan Pertambangan timah hitam”
ujarnya.
Setelah
mendengar orasi yang disampaikan kepada Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu
didepan kantor Bupati Dairi yang diwakili oleh penjabat Sekda yang baru
dilantik yaitu Budianta Pinem dan Jonni
Hutasoit dan menerima aspirasi masyarakat tersebut agar disampaikan ke
Kementrian Lingkungan Hidup di Jakarta.
PJ. Sekda
Dairi Budianta Pinem dengan lugas menjawab jika pihak Pemerintah Kabupaten
Dairi mendukung investasi di Kabupaten Dairi.
“ soal ijin
ke PT DPM pihak pemerintah pusat yang memberikan dalam hal ini Kementrian
Lingkungan Hidup “ujarnya kepada pengunjuk rasa.
Setelah
melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati para pengunjuk rasa melanjutkan aksi ke
gedung DPRD Dairi yang disambut ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Nasib Marudur
Sihombing, Hendra Tambunan.
ketua DPRD
Dairi Sabam Sibarani didampingi para ketua komisi satu,dua dan tiga diantaranya
Nasib Marudur Sihombing, Hendra Tambunan dengan tegas mendukung kehadiran
investasi dan kehadiran PT DPM sepanjang tidak menyalahi aturan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah.
disebutkan,
dalam bulan Desember mendatang 35 anggota DPRD Dairi akan berangkat ke Jakarta
untuk memperjuangkan aspirasi warga masyarakat ke Kementrian Lingkungan Hidup
dan Kementrian Kehutanan di Jakarta.
Bersama tokoh masyarakat Kabupaten Dairi bersama sama anggota DPRD Dairi akan memperjuangkan PT DPM memperoleh ijin Amdal dan dapat beroperasi, ujarnya.(PS/K.TUMANGGER).