Kinerja Dinas Pendidikan Karo Terindikasi Kuat Sarat Pungli Dan KKN.

/ Senin, 20 Desember 2021 / 11.00.00 WIB


 



POSKOTASUMATERA.COM. KARO - Proses Pekerjaan sejumlah Proyek Dana Alokasi Khusus ( DAK) Dan  Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Terindikasi Sangat Kuat Sarat Pungli dan KKN.
Adanya indikasi Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( KKN) Di Dinas pendidikan Kabupaten Karo sepertinya  sarat pada pengerjaan miliaran Proyek DAK tahun 2021.


Indikasi Pungutan liar ( Pungli) di duga terjadi kepada para kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek DAK 2021, Serta Adanya indikasi  KKN terindikasi  terjadi juga pada pengadaan alat peraga/praktik di dinas pendidikan Kabupaten Karo yang Penuh Kejanggalan,Tersebut Di lihat Dari Pengadaan alat-alat praktik ke beberapa sekolah-sekolah di kabupaten Karo. 

Adapun Alat tersebut ialah seperti, pengadaan alat praktek biologi yang ungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri di Kabupaten Karo, ia menjelaskan Ada alat-alat Praktik Yang masuk ke sekolahnya yang di salurkan Dari Dinas pendidikan Kabupaten Karo


Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo  Eddy  Surbakti Saat Di Konfirmasi Media Ini mengatakan,  peralatan praktik untuk sekolah Tersebut adalah murni permintaan sekolah-Sekolah melalui  Pengisian Data oleh operator Sekolah Tersebut Melalui  Dapodi,namun  ia juga menjelaskan Pihaknya Hanya sebagai Verifikasi Atau Control Fisik dan data.

Eddy Surbakti Menjelaskan "Biasanya kalau memang ada bantuan Ke sekolah-Sekolah Dari Pusat kita Hanya Sebatas Verifikasi Atau Control, Selebihnya Pihak Sekolah Tersebutlah Yang Mengajukan Permintaan Alat Praktik Dengan Mengisi Data Melalui Dapodi kita hanya  buat berita acara serahterima barang," katanya.

Sementara Panitia Pelaksana Kegiatan ( PPK) Dinas Pendidikan Karo Yang Kerap di Pangil Jamu Br Ginting tidak bersedia memberikan jawaban, meskipun Telah di coba berbagai hal untuk mendapatkan jawaban konfirmasi.



Di tempat Lain TB (35) Pemerhati Pendidikan Di kabupaten Karo,mengaskan apabila proyek ini tetap diadakan dengan tipe peralatan yang tidak sesuai maka hal tersebut patut diduga telah terjadi pelanggaran. Hal itu tentunya akan merugikan Sekolah yang akan menerima peralatan tersebut maupun perpotensi menimbulkan kerugian negara karena proyek ini dibiayai oleh DAK, "Jika tetap mengadakan alat yang tidak sesuai spesifikasi maka pasti akan jadi temuan BPK serta menjadi masalah hukum," pungkasnya. ( PS/ BUDIMAN S)
Komentar Anda

Terkini: