POSKOTASUMATERA.COM-DELISERDANG-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia diminta audit sejumlah proyek Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang di Danau Linting.
Pasalnya, sejumlah proyek Dinas Pariwisata di objek wisata Danau Linting Kecamatan STM Hulu tersebut tidak difungsikan.
Hal inipun menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat yang menyebut proyek Dinas Pariwisata Deli Serdang di Danau Linting tersebut adalah proyek mubajir dan buang buang anggaran.
Ketua LSM Pakar Kecamatan STM Hulu, Mandiri Ginting menyoroti terbengkalainya sejumlah bangunan di objek wisata Danau Linting tersebut.
Dalam wawancaranya dengan awak media ini, Mandur Ginting menyampaikan keprihatinannya terkait beberapa bangunan dinas pariwisata yang sampai saat ini tidak di fungsikan dan terkesan Muhajir dengan menghabiskan anggaran milyaran rupiah.
Dijelaskannya ada beberapa bangunan di Danau Linting yang sejak dibangun tidak difungsikan sebagaimana mestinya dan sebagian bangunan itu bahkan sudah hancur karena tidak terawat seperti halnya bangunan Panggung, juga dalam bangunan kios yang dibangun tahun lalu sampai saat ini belum digunakan, dan saat ini juga ada pembangunan sarana air bersih itu juga pembangunannya masih mangkrak.
Ia meminta aparat penegak hukum seperti KPK/BPK dan Kejaksaan untuk meninjau ulang dan melakukan audit terhadap proyek Dinas Pariwisata di Danau Linting yang diduga kuat sarat dengan korupsi.
Sementara Jul Bahri Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang saat di konfirmasi di kantornya, Jumat (21/1/2022) mengatakan baru menjabat sebagai Kasi dan belum mengetahui kondisi yang terjadi di objek wisata Danau Linting tersebut.
Jul Bahri mengakui kurangnya perawatan karena keterbatasan anggaran di 2019, dikarenakan pemangkasan anggaran di Dinas Pariwisata hingga 60 persen." kedepan nya kami akan berusaha untuk membenahi sarana dan prasarana yang ada disana" ujar Jul Bahri.(PS/P Limbong).
