Azhari T Ahmadi
Ketua Banleg DPRK Lhokseumawe
POSKOTASUMATERA.COM|LHOKSEUMAWE - Ketua Badan Legislasi DPRK Lhokseumawe, Azhari T. Ahmadi mendukung penuh aspirasi dan tuntutan yang di gelorakan oleh Jaringan Aneuk Syuhada dalam Wilayah Kuta Pase, melalui Pertemuan yang membahas tentang persoalan untuk diselesaikan oleh pihak pihak yang terlibat dalam Perdamaian MoU Helsinki, Firlandia 15 Agustus 2005, yang berlangsung di Hotel Lido Graha pada hari Selasa, (15/02/2022) kemarin.
Azhari T Ahmadi selaku Ketua Banleg DPRK Lhokseumawe ketika ditanya oleh rekan media seputar pertemuan Jaringan Aneuk Syuhada. Menurutnya, pertemuan ini sangat bagus untuk mengingat betapa besarnya perjuangan orang tua Aneuk Syuhada dalam menuntut nilai nilai keadilan demi kemakmuran seluruh bangsa Aceh saat itu, walaupun nyawa menjadi taruhannya dalam perjuangan.Sambung Azhari, kita memberika apresiasi dan dukungan juga kepada KPA Kuta Pase yang telah menggagas dan menggelar pertemuan terbuka dengan anak-anak syuhada yang berada dalam wilajah Kuta Pase,
Apalagi selama ini, lanjut Azhari, kiprah KPA Kuta Pase dalam melakukan pembenahan dengan memperkuat simboll-simbol organisasi yang berada dibawah naungan GAM adalah sebagai bentuk tanggungjawab moral dan kepedulian terhadap anak-anak syuhada yang orang tuanya menjadi korban dalam konflik Aceh.
Oleh sebab itu, harap Azhari, perwakilan mereka yang duduk di Parlemen tentunya paling utama untuk memperjuangkan nasib aneuk syuhada kedepan, baik Bupati/Walikota, anggota DPRA, anggota DPRK, harus benar serius menangani dan menelaah perseolan ini secara bijaksana.
"kita ini mewakili Partai Aceh, yaitu Partai yang lahir dalam konflik Aceh dan Pasca Perdamaian. Intinya Partai Aceh lahir dalam rahim MoU Helsinki, sehingga kita punya tanggung jawab ganda untuk bangsa Aceh kedepan yang lebih makmur dan sejahtera, " ujar Azhari yang juga anggota DPRK Lhokseumawe dari Fraksi Partai Aceh.
Azhari melanjutkan, bila persoalan diatas tidak mampu kita perjuangkan, sudah tentu para jaringan aneuk syuhada dan masyarakat pada umumnya akan melabel kita nanti sebagai utusan yang mengkhianati hati rakyat.
Karena selama ini terkesan kurang serius bahkan tidak serius, seperti dalam beberapa Pasal UUPA yang dibahas hanya berapa Pasal yang siap. Tentunya ini menjadi bumerang di kemudian hari dan menandakan kita tidak serius dalam memperjuangkan semua Pasal dalam butir butir MoU Helsinki, tandas Azhari T Ahmadi yang juga mantan aktifis.
Sementara itu, pantaun Media dalam pertemuan anak Syuhada pada 15 Ferbuari 2022 di Hotel Lido Graha, tentunya akan menjadi isyarat dan setiap kita punya tanggung jawab dalam penyelesaian konflik Aceh, apalagi sudah 17 Tahun usia Perdamaian Helsinki, Firlandia belum membuahkan hasil yang menggembirakan semua lapisan Bangsa Aceh.
“Hal ini kita lakukan untuk mencegah miskomunikasi dan mempermudah rentang koordinasi dalam menampung aspirasi anak Syuhada yang belum seluruhnya medapatkan pemenuhan hak integrasi,” ucap Juru Bicara KPA Wilajah Kuta Pase, Halim Abe.
Ia mengatakan, pihaknya akan terus berupaya mengakomodir kepentingan-kepentingan dengan memberikan edukasi kepada adik-adik yang berstatus anak syuhada agar lebih terarah dalam upaya menghadapi Permasalahan Politik, Sosial Budaya dan ekonomi Akibat Globalisasi di Tingkat Lokal, Nasional dan International.
Dalam acara bertajuk “Duek pakat Aneuk Syuhada” yang diprakarsai oleh Majelis Wilayah Kuta Pase tersebut terpilih sebagai ketua Anwar bin Zakaria, Sekretaris M. Isa bin M. Ali dan Bendahara Budi Karma Bakti bin M. Yusuf yang pernah. (PS-DAHLAN)
