POSKOTASUMATERA.COM-TAPSEL-Untuk meningkatkan pelayanan dan memajukan roda organisasi dan keberhasilan tugas pokok dan fungsinya Bupati Tapsel H Dolly Pasaribu lantik 66 Pejabat Administrator, pengawas dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemda setempat.
Pelantikan pejabat yang terdiri dari 15 Pejabat Administrator 27 Pengawas dan 24 Kepala Sekolah berlangsung di Gedung Serba Guna, Komplek Perkantoran Pemkab Tapsel Sipirok, Jumat (22/4), dihadiri Sekda Tapsel, Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kabag dan undangan.
Adapun pejabat Administrator yang dilantik yakni Budiamin Harahap sebagai Sekretaris pada Dinas PUPR, Jajang Maman sebagai Sekretaris pada Dinas PMD, Saharuddin Perwira sebagai Camat Sipirok, Mhd Yusuf sebagai Camat Arse.
Pangundian sebagai Kabid Perlindungan dan Jamsos pada Dinas Sosial, Ratnawati sebagai Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Budi Krianto sebagai Kabid Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Eddy Muzdazar sebagai Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas PMD.
Kemudian Edi Syahputra Hutasuhut sebagai Kabid Bina Marga Wil I pada Dinas PUPR, Andri Agusman Harahap sebagai Kabid Bina Marga Wil II, Muhammad Rusdi Siregar sebagai Kabid Pemenuhan Hak Anak pada Dinas PP dan PA.
Syamsir Alamsyah Harahap sebagai Kabid Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Sri Sarlena Utami Harahap sebagai Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketapang, Surya Pandapotan sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD dan Umar Salim Hasibuan sebagai Kabid Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo.
Bupati Tapsel H Dolly Pasaribu dalam arahannya mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural dan kepala sekolah dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong, reposisi dan promosi.
“Tentu itu semua sudah melalui pertimbangan yang matang demi memajukan roda organisasi dan keberhasilan tupoksi organisasi,” ujarnya.
Menurut Dolly di era digital saat ini, masyarakat dihadapkan pada situasi yang cepat dalam mendapatkan informasi dan haus akan informasi. Untuk itu, dia berharap agar seluruh yang dilantik dapat meningkatkan kinerja sesuai bidang tupoksinya masing-masing dan bisa menguasai teknologi. Sedangkan dalam hal pengelolaan keuangan harus transparan dan akuntabel serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.(PS/BERMAWI)
