POSKOTASUMATERA.COM-SAMOSIR - Sekitar seratusan orang wartawan dari berbagai media yang bertugas di Kabupaten Samosir mengikuti temu pers yang diselenggarakan Pemkab Samosir melalui Dinas Kominfo, selasa (26/04) di Aula Kantor Bupati setempat.
Pada temu pers tentang Refleksi Satu Tahun pemerintahan Bupati Vandiko Gultom dan Wakil Bupati Martua Sitanggang itu, diberikan sesi tanya jawab kepada wartawan, walau jumlahnya dibatasi.
Para wartawan yang mendapat kesempatan bertanya itu menanyakan berbagai hal tentang pembangunan dan perkembangan yang ada di Kabupaten Samosir. Mulai dari program Pemkab tentang sirtunisasi yang dilaksanakan secara swakelola oleh pihak Dinas PUPR, tentang anggaran yang defisit, tentang Kesra dan pembuangan limbah RSUD, tentang banyaknya perpindahan Kepala Sekolah dan gaji operator BOS yang dinilai double, dan beberapa pertanyaan lainnya.
Plt. Kadis Kominfo Rikky Rumapea sebagai ketua panitia, pada laporannya mengatakan temu pers tersebut adalah tentang capaian yang sudah dilaksanakan oleh kepemimpinan Pemerintahan Vandiko Martua selama satu tahun.
Bupati Samosir Vandiko T Gultom, pada kesempatan itu menjelaskan 10 program prioritas Pemkab Samosir yang sudah berjalan, mulai dari program sirtunisasi, peningkatan kwalitas tenaga pengajar, peningkatan kwalitasti medis dengan memberikan ijin, dan tugas belajar kepada 100 orang lebih, penyaluran beasiswa kepada siswa berprestasi, BPJS gratis dan lainnya.
Dalam kesempatan itu juga, Penjabat Sekdakab Samosir Hotraja Sitanggang, menjelaskan tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Samosir 2021-2026, serta capaian dan target yang harus dicapai.
Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang yang datang setelah acara berlangsung mengatakan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan harus betul betul terprogram dan terukur dengan baik, sehunnga pelaksanaanya juga berjalan dengan baik. "Perencanaan yang baik hasilnya akan baik. Perencanaan yang sembrono hasilnya pasti tidak akan baik".
Terkait TBPP (Tim Bupati Percepatan Pembangunan) Bupati Samosir, Martua ngatakan lagi diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sumut, serta meminta saran dari mereka.
"Perlu juga saya jelaskan, TBPP tidak punya hak untuk menyuruh dan memanggil Pimpinan OPD ataupun Pejabat di Kabupaten Samosir ini", jelas Martua. (PS/PL)
