POSKOTASUMATERA.COM-SIBOLGA-Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu SPd meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan implementasi Program Jamsostek guna melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai resiko sosial ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
"Termasuk para Tenaga Harian Lepas dilingkungan Pemkab, dan juga sektor pekerja lainnya yang belum optimal dilapangan," ungkap Amizaro Waruwu disela sela sarapan pagi bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sidimpuan Dr Sanco Simanullang ST MT IPM ASEAN Eng didampingi Kepala Cabang Nias Rolan Tobing di Restaurant room Hotel Grand Mercure Medan, Selasa (26/07/2022) sebagaimana diberitakan disela sela kunjungan di Sibolga, Sabtu (30/07/2022).
Pemerintah terus berupaya bagaimana melindungi ribuan pekerja rentan, pekerja lintas agama, pekerja sosial, dan pekerja informal lainya di Kabupaten Nias Utara.
"Tolong terus diingatkan, mana mana saja yang belum tuntas ikut jadi peserta. Termasuk Non ASN, kita akan segera tindaklanjuti. Saya minta OPD turut berperan aktif " ungkap Amizaro.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Sidimpuan Sanco Simanullang mengucapkan terimakasih atas peran aktif Pemkab Nias Utara mendukung Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Terlebih rencana menampung iuran bagi ribuan tenaga rentan pada 2023.
"Sebuah rencana besar dalam perlindungan ketenagakerjaa. Ini merupakan dentuman baru perlindungan Jamsostek dan ini merupakan pertama sekali di seluruh kepulauan Nias. Semoga rencana tersebut terwujud," ujar Sanco.
Kepala Jamsostek Nias Rolan Tobing dalam bincang itu memohon Terkait percepatan pembayaran iuran bagi 1200 Non ASN Se-Kabupaten Nias Utara.
"Kita sudah di entry semua di System, tinggal pembayaran iuran. Segera kita terbitkan kartu, setelah dicairkan anggaran dan masa berlaku perlindungan dapat langsung aktif" pinta Rolan.
Sementara untuk tenaga kerja di bidang jasa konstruksi baru terdaftar sekitar 30 persen dari seluruh proyek APBD.
"Kami memohon kiranya Pak Bupati berkenan memberikan instruksi, agar tidak satu pun proyek yang tidak melindungi tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan kematian," tutup Rolan.(PS/BERMAWI)
