POSKOTASUMATERA.COM - HUMBAHAS - Semenjak dicopotnya, drg.Sudung Silaban dari jabatan kepala dinas kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan dimutasi mengemban jabatan staff ahli. Pucuk pimpinan di OPD yang menangani masalah kesehatan masyarakat itu pun hingga kini diketahui masih kosong.
Beredar issu, bahwa pimpinan sementara atau pelaksana tugas pimpinan di dinas tersebut ialah seorang ASN yang memasuki purna bhakti sekitar 5 bulan kedepan berinisial CR.
Kenyataan yang ditemukan, justru SK penunjukan terhadap yang bersangkutan belum jelas keberadaan nya. Kendati dalam pantauan media, oknum ASN berinisial CR yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan ini kerap menggunakan fasilitas kepala dinas, seperti mobil dinas.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jhon Hari Marbun, yang dikonfirmasi media diruang kerjanya Senin kemarin, (15/8/2022), mengatakan bahwa pihak nya belum menerima turunan SK penunjukan CR sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Humbahas.
"Seingat saya SK nya belum ada turun, dan belum keluar," katanya.
Disinggung soal kapasitas CR melaksanakan tugas kedinasan sebagai seorang kepala dinas. Mantan kepala dinas pertanian Pemkab Tapanuli Utara (Taput) ini menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut.
"Loh, saya tidak tahu itu. Tapi nanti coba saya tanya dulu bawahan saya, apa SK nya sudah disampaikan. Sebab bila belum SK terbit, tidak ada dasar CR lakukan itu," katanya dengan mimik heran.
Selanjutnya, oknum sekretaris Dinkes CR yang kembali dikonfirmasi media Rabu, (17/8/2022) seputar keberadaan SK penunjukan nya sebagai Plt. Kadis justru belum bersedia memberikan jawaban.
Disisi lain, salah seorang pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Humbahas yang nama nya tak ingin disebutkan kepada media mengaku bahwa akibat kekosongan pimpinan di OPD tersebut, proses penyelenggaran pemerintahan di dinas dimaksud pun menjadi terhambat atau terkendala.
Dimana oleh karena nya, pertanggung jawaban anggaran kegiatan yang sudah terlaksana, hingga pada penyerapan anggaran untuk program-program kegiatan selanjutnya dimana sudah teragenda dalam APBD murni terpaksa macet, disebabkan kosongnya pimpinan di dinas tersebut selaku legitimator administrasi pemerintahan.
"Sulit kondisi kami sekarang ini pak. Karena belum ada pimpinan, atau pejabat pelaksana tugas Kadis. Sayang nya, pencopotan pak Sudung dari jabatan kepala dinas disaat-saat proses penyelesaian administrasi kantor, sehingga jadi gantung penyelesaiannya. Karena tekenan pak sudung tidak berlaku lagi saat menerima SK mutasi sebagai Staff ahli. Dan untuk penyelesaian ini, kita minta tekenan sama siapa, orang kadis juga belum jelas siapa," bebernya.
Karena keadaan ini, insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang melakukan vaksinasi Covid19 belum terbayarkan mulai Januari hingga Juli 2022. Selain itu, realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di masing-masing puskesmas juga belum tersalurkan sepenuhnya. Dan banyak kegiatan lainnya yang dibiayai APBD," ujarnya lagi.
Ditanya terkait besaran anggaran yang tersendat realisasinya, oknum pegawai Dinas Kesehatan ini tidak dapat mengingat pasti. Namun dikatakan bahwa besaran dana yang mengendap berkisar puluhan miliar.
(PS/FT)
